SUMENEP, koranmadura.com- Safari Kepulauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur telah usai digelar. Perjalanan selama sepekan ini diakahiri di Kepulauan Sepudi. Bupati bersama Forpimda dan sebagian OPD juga sudah kembali pulang, Jumat, 7 Desember 2018 kemarin.
Namun, perjalanan kunker yang rutin dilakukan jelang tutup tahun ini menyisakan bau tak sedap. Beberapa oknum di luar pemerintah ternyata menjadikan kesempatan kunker ini untuk menyampaikan pesan politik Pileg 2019.
Safari Kepulauan edisi tahun ini memang tampak berbeda dengan edisi sebelumnya. Karena tahun ini bertepatan dengan momentum politik karena masuk masa tahapan kampanye Pemilu 2019. Tidak hanya Bupati Sumenep A Busyro Karim, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut dalam rombongan ini.
Ada beberapa calon legislatif yang sepertinya ikut mengambil kesempatan itu. Salah satunya adalah Nurfitriana Busyro Karim, Ketua TP PKK yang sekaligus tercatat sebagai Calon Legislatif (Caleg) Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Madura. Bahkan PKB sempat roadshow dan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Anwarul Hidayat di Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan.
Di Ponpes inilah calon anggota DPR dari semua tingkatan dikenalkan oleh Sekretaris DPC PKB Dul Siam. Calon Ketua DPRD yang belum resmi itu kemudian memperkenalkan satu persatu anggota DPR yang hadir dalam kesempatan itu. Termasuk memberikan kesempatan kepada Nurfitriana untuk memberikan sambutan.
“Alhamdulillah kita berkesempatan hadir ke sini dalam rangka Roadshow PKB sekaligus memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian Calon Anggota DPRD dari semua tingkatan,” ucap Dul Siam saat itu.
Baca: Safari Kepulauan: Kunjungan Kerja atau Kampanye?
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) sangat menyayangkan jika kunjungan kerja Bupati itu ditunggangi oleh politik. Seharusnya, kata Imam, kunker ini murni perjalanan pemerintah.
“Ini kan kunjungan pemerintah untuk mengukur sejauh mana pembangunan di kepulauan itu berjalan sesuai yang diharapkan. Kalau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, tentu kurang elok,” kata pria yang akrab dikenal dengna Imam Bongkar tersebut, Sabtu, 8 Desember 2018.
Aktivis PMII Jatim ini pun meminta Bupati dan Wabup untuk menjelaskan kepada publik terkait masalah ini. “Biar jelas duduk persoalannya. Karena kunjungan ini adalah program pemerintah, anggarannya juga bersumber dari APBD. Kalau menguntungkan calon-calon, berarti ada politisasi anggaran. Dan itu menjadi preseden buruk bagi pemerintah,” pinta Imam
Ketika ditanya soal kunjungan PKB ke salah pesantren yang menjadi sorotan, kata Imam tidak masalah jika hanya sekadar silaturahim, tetapi masalahnya, lanjut Imam, kunjungan itu berbarengan dengan kunker pemerintah.
Baca: Safari Kepulauan, Bupati Sumenep Tinggalkan Kekecewaan di Kecamatan Gayam
“Apa namanya kalau tidak menumpang? Jadi, sah-sah saja kalau mau silaturrahim, tetapi harus bisa bedakan. Jangan sampai berbarengan dengan kunker. Apalagi saya dengar, Ibu Fitri sempat diperkenalkan dan memberikan sambutan. Jadi, jangan salahkan publik jika bertanya-tanya,” terang Imam
Baca: Mobil Penjemput Rombongan Safari Kepulauan Berstiker Caleg DPRD Jatim
Menurutnya, sejak dulu pesantren adalah zona politik. Namun, lebih elok jika tidak berkampanye di pesantren.
“Sah-saja saja, karena Pesantren dari dulu adalah zona politik. Namun, jangan berkampaye di pesantren. Misal di luar pesantren. Dan itu lebih elok dan etis,” pungkas Imam. (SOE/VEM)
