SUMENEP, koranmadura.com – Safari ke beberapa kepulauan di Sumenep, Madura, Jawa Timur telah usai digelar. Perjalanan selama sepekan ini diakahiri di Kepulauan Sepudi. Bupati bersama Forpimda dan sebagian OPD juga telah tiba di Kalianget, Jumat, 7 Desember 2018 jam 02.30 WIB dini hari tadi.
Namun, perjalanan kunker yang rutin dilakukan jelang tutup tahun ini menyisakan bau tak sedap. Bahkan begitu menyengat. Masuk ke hidung-hidung warga. Karena perjalanan yang mulia itu dicederai oleh ulah oknum-oknum di luar kepentingan pemerintah. Mereka menjadikan kesempatan itu untuk menyampaikan pesan politik Pileg 2019.
Tanda-tanda itu sebenarnya sudah tercium sebelum berangkat. Sebab, di daftar hadir panitia Safari Kepulauan tidak hanya terdiri dari elemen pemerintah, tetapi juga dipenuhi oleh deretan nama-nama yang tak dikenal. Bahkan pula, lengkap dengan rombongannya, termasuk lengkap dengan alat peraga kampanyenya.
Ditegaskan oleh salah satu pendamping yang enggan disebutkan namanya bahwa sebelum pemberangkatan, ada oknum yang mengaku orangnya Bupati mau ikut ke Safari Kepulauan. Ketika ditelusuri oleh koranmadura.co, ternyata mulai berangkat hinggga agenda kunker selesai, safari kali ini tidak murni kepentingan pemerintah semata. Ada penunggang gelap yang membawa sejumlah agenda terselubung.
Siapa penunggang gelap itu? Dalam amatan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep yang terlihat rajin melakukan safari politik. Karena, di atas kapal terlihat air-air bergambar Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan pengurus DPC PKB Sumenep sendiri dengan bangga menggunakan almamaaternya di muka umum.
Muatan politis itu semakin jelas ke permukaan saat hari pertama di Kecamatan Sapeken. Mereka melakukan roadshow ke beberapa PAC PKB setempat. Hari kedua semakin parah. Itu dibuktikan dengan gambar beberapa calon legislatif, baik caleg DPRD Kabupaten Sumenep, DPRD Provinsi Jatim, hingga DPR RI. Yang paling banter manggung adalah Caleg DPRD Jatim nomor urut 3, yaitu Nurfitriana Busyro Karim.
Hal itu terbukti setelah melakukan kunjungan di Yayasan Pondok Pesantren Anwarul Hidayat di Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan. Di Ponpes inilah Calon anggota DPR dari semua tingkatan dikenalkan oleh Sekretaris DPC PKB Dul Siam. Calon Ketua DPRD yang belum resmi itu kemudian memperkenalkan satu persatu anggota DPR yang hadir dalam kesempatan itu.
“Alhamdulillah kita berkesempatan hadir ke sini dalam rangka Roadshow PKB sekaligus memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian Calon Anggota DPRD dari semua tingkatan,” ucap Dul Siam.
Tak hanya itu, alat peraga kampanye juga terlihat jelas dalam pertemuan itu. Di sana terdapat gambar calon anggota DPRD dari Dapil VI Abu Hasan nomor urut 1, dan nomor urut 3 Calon Anggota DPRD Jatim Nurfitriana Busyro Karim. Bahkan, Nurfitriana sempat memberikan sambutan. Mantan model dan presenter itu juga memberikan salam kepada caleg DPRD dari PKB dapil kepulauan. Termasuk juga menyebut Dul Siam sebagai calon Ketua DPRD Sumenep. “Ini baru pertama kali saya ke datang Pesantren Anwarul Hidayah walaupun saya sudah beberapa kali ke Kangayan,” ucapnya.
Bupati Sumenep A Busyro Karim yang juga ikut dalam silaturrahim itu memang tidak langsung meminta untuk ikut mensukseskan calon-calon dari PKB. Ia hanya itu berharap pengertian masyarakat setempat, karena ia telah berbuat banyak untuk kepulauan.
“Sekarang masyarakat kepulauan sudah bisa menikmati listrik, sudah bisa menikmati jaringan, sudah bisa telepon dan semacamnya. Ngireng syukuri, kaule kateppaten pengurus PKB, tore pangarte tibi’, beriye laju ta’ usah pot repot,” ucapnya.
Sebelumnyan juga Badan Pengawas Pemiilihan Umum (Bawaslu) Kecamatan Nonggunung juga sempat mencegah mobil penjemput rombongan berstiker Caleg DPRD Jatim nomor urut 3 Nurfitriana Busyro Karim.
“Kita melihat mobil itu pas di pelabuhan tadi, di mobil itu ada stiker Ibu Fitri, Caleg nomor 3 DPRD Jatim dari PKB, namun itu bukan wilayah kami, namun kita meminta pihak Kecamatan dan Posramil agar mobil tersebut tidak diperbolehkan membawa rombongan dan masuk ke acara,” jelas Ketua Bawaslu Kecamatan Nonggunung Pusawi melalui Devisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Junaidi saat dikonfirmasi, Kamis, 6 Desember 2018. (MADANI/SOE/VEM)
