SUMENEP, koranmadura.com – Pengangkatan direksi di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Pasalnya, direksi PT Sumekar yang baru dilantik pada 15 Januari 2019 kemarin diduga kuat berbau kepentingan.
Baca: Direksi Baru PT Sumekar: Diminta Lunasi Utang hingga Menuai Kontroversi
Tanda-tanda kepentingan itu tampak dari proses seleksi yang berlarut-larut. Padahal PT Sumekar sudah lama tak bertuan setelah ditinggal nyaleg sama Direktur sebelumnya, Rasul Junaidi. Namun, sayang seribu sayang, setelah pelantikan digelar, tiba-tiba ada nama Moh Syafi’i sebagai Dirut PT Sumekar dan Achmad Zainal Arifin sebagai Direktur PT Sumekar.
Keduanya diketahui sebagai anggota partai. Syafi’i merupakan eks Ketua PAC PKB Arjasa, sementara Zainal adalah Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, kabar berhembus kencang, ijazah S-1 yang dipakai untuk mendaftar diduga bukan dari hasil kuliah, tetapi menggunakan “jalan pintas”. Akhirnya, usai pelantikan, pro kontra pun bermunculan, termasuk mempertanyakan tentang profesionalisme dan kredibilitas A Busyro Karim sebagai Bupati.
Menurut Ketua Front Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), Sutrisno, yang ia tahu aturan tidak memperbolehkan pengurus partai menduduki jabatan di BUMD, apalagi telah menjadi Caleg yang DCT.
“Setahu saya, tidak boleh pengurus partai jadi pengurus atau direktur di salah satu BUMD, ini kan aneh, apalagi sudah menjadi DCT Pileg 2019?” ucap Tris, sapaan akrabnya, Kamis, 17 Januari 2019.
Tris menambahkan bahwa pengangkatan itu diduga amat kepentingan, apalagi keduanya diketahui sangat dekat dengan Bupati Busyro, dan keduanya memiliki latar belakang partai politik yang sama, yaitu PKB.
“Kedua jajaran direksi itu memiliki latar belakang partai politik yang sama yaitu PKB, terus satunya sekarang menjadi Caleg DPRD Jatim, DCT lagi, meski katanya mundur, tapi saya cek dalam website KPU Jatim, nama Zainal tetap ada kok? Aneh Busyro itu, benar-benar tangan besi,” tambah pemuda asal Rubaru ini.
Dengan demikian pemuda mantan aktivis PMII Sumenep ini menyimpulkan, bahwa yang dilakukan Bupati memiliki nuansa kepentingan politik yang kental.
“Apalagi hari ini momentum politik. Ini mengartikan bahwa Bupati mengedepankan kepentingan politik dari pada kepentingan masyarakat, padahal urusan transportasi laut sangat urgen, sebab ini berurusan dengan nyawa masyarakat,” ucapnya.
Sementara Bupati Busyro saat melantik keduanya mengatakan, bahwa pelantikan Dirut dan Direktur PT Sumekar sudah dilakukan setelah melalui proses seleksi, sesuai aturan terbaru, yang dilakukan oleh tim seleksi diantaranya berasal dari perguruan tinggi. “Bahkan ada yang dari Surabaya,” ungkapnya.
Dikatakan Bupati terkait Zainal sebagai DCT DPRD Jatim, menurut Bupati yang bersangkutan sudah memundurkan diri. “Sudah mundur. Waktu diseleksi sudah ada surat pengunduran dirinya. Sebelum masuk ke meja saya, secara administratif sudah diselesaikan di tim seleksi,” katanya.
Bupati menjelaskan, pengunduran diri yang bersangkutan diajukan kepada DPW PKB. “Kalau dari sisi partai sudah mundur, pasti substansinya tidak akan ikut (Pemilu) walaupun masih ada (dalam DCT). Karena tidak bisa dibuang begitu saja. Tetapi substansinya sudah mundur,” jelasnya, menegaskan.
PKB Angkat Bicara
Setelah sayup-sayup kabar bau kepentingan menyeruak ke telinga-teling publik, PKB pun angkat bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media. Ketua DPC PKB Sumenep, KH. Imam Hasyim tidak menampik jika Ahmad Zainal Arifin itu masih masuk DCT. Tetapi kata mantan Ketua DPRD Sumenep itu, yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari kontestasi Pileg Jatim.
“Oya, kalau di KPU tetap karena pengunduran dirinya setelah penetapan DCT,” katanya saat dihubungi via WhatsApp.
Kemudian, ketika disinggung boleh tidaknya anggota partai jadi pimpinan di salah satu BUMD, Kiai Imam hanya tak menjelaskan secara gamplang, ia hanya menegaskan bahwa Zainal telah keanggotaannya di PKB.
“Setahu saya beliau sudah mencabut keanggotaannya,” tegasnya. (MADANI/SYAM/DIK)
