SUMENEP, koranmadura.com – Salah seorang anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, asal kepulauan, Mohammad Hanafi, menilai sebenarnya sudah tidak ada kendala bagi pemerintah untuk mengoperasikan kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III.
Sebab berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, belum beroperasinya DBS III karena menunggu penetapan Direktur PT. Sumekar, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang jadi operator. “Informasinya seperti itu,” kata dia.
Menurut Hanafi, hal itu sebetulnya bukan merupakan kendala. Pemerintah tidak perlu menunggu penetapan Direktur PT. Sumekar untuk mengoperasikan kapal DBS III melayani rute pelayaran ke sejumlah kepulauan di Sumenep.
Sebagaimana DBS I, lanjut pria yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Sumenep itu, kapal yang dirancang lebih tahan ombak tersebut mestinya juga bisa dioperasikan, meski sejauh ini posisi Direktur PT Sumekar belum terisi.
“Saya pikir itu tergantung manajemen di sana. Karena meski PT Sumekar belum ada direkturnya, di sana ada SDM lainnya yang bisa menangani. Cuma mungkin belum adanya direktur itu bukan satu-satunya alasan belum dioperasikannya kapal DBS III,” tambah politisi Demokrat yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Sumenep itu.
Terkait hal ini, sebelumnya Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menjelaskan bahwa belum dioperasikannya kapal tersebut karena administrasinya belum lengkap. “Masih dalam proses, administrasinya agar dilengkapi,” katanya, beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, kapal yang menghabiskan anggaran puluhan miliar itu sebetulnya sudah resmi diluncurkan oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, pada 31 Oktober 2018 lalu, sekaligus sebagai kado Hari Jadi ke-749 Kabupaten Sumenep untuk warga kepulauan. (FATHOL ALIF/SOE/VEM)
