KORANMADURA.com – Madura merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kasus difteri cukup tinggi. Hampir setiap tahun di wilayah dengan empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) itu ditemukan kasus suscpect dan positif difteri.
Bahkan, pada 2012 dan 2013, Madura merupakan wilayah dengan kasus difteri tertinggi di Indonesia. Ratusan penderita ditemukan di wilayah itu, dan beberapa diantaranya meninggal dunia. Kondisi itu menyebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Pada tahun 2014 hingga 2018, di wilayah itu juga masih ditemukan puluhan kasus difteri, meskipun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagian diantaranya dinyatakan negatif.
Berdasarkan data Dinkes Jatim, jumlah kasus Difteri di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep pada 2017 sebanyak 55 kasus, 2 di antaranya meninggal dunia.
Di Madura, Kabupaten Sampang menjadi salah satu penyumbang terbanyak kasus difteri di Jawa Timur di samping empat daerah lainnya, yakni Surabaya, Pasuruan, Gresik dan Nganjuk.
Pada 2017 lalu, RSUD setempat menyatakan terdapat 17 kasus suspect difteri, enam dinyatakan positif, dua diantaranya meninggal dunia. Jumlah itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16 kasus suspect.
Di Kabupaten Sumenep pada awal tahun 2018 lalu juga ditetapkan sebagai wilayah dengan status kejadian luar biasa (KLB) difteri. Status itu disandang untuk kedua kalinya, karena pada tahun sebelumnya juga KLB difteri.
Kepala Dinas Kesehatan setempat, Ahmad Fatoni, mengungkapkan, daerahnya KLB difteri karena salah seorang warga positif terjangkit penyakit yang disebabkan bakteri Corynebacterium Diphtheriae.
Di Sumenep, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan faksin ulang dengan sasaran anak usia 1 sampai 19 tahun. Meski penyakit itu bisa disembuhkan namun jika penanganannya terlambat maka bisa berakibat fatal.
Dinkes Jatim telah melakukan upaya untuk pencegahan kembali bertambahnya kasus difteri bersama Dinkes Kabupaten/Kota dengan melakukan penyelidikan epidemiologi bila ada kasus difteri baru yang ditemukan.
“Penyelidikan Epidemiologi untuk mengetahui jumlah atau banyaknya kasus difteri pada kontak erat, sebaran kasus dan faktor-faktor penyebab penularan,” kata Kepala Dinkes Jatim, Kohar Hari Santoso, di Madura, beberapa waktu lalu.
Kohar menuturkan pihaknya juga menggelar program pemberian pengobatan profilaksia kepada kontak erat penderita difteri. Upaya lain, Dinkes Jatim juga menyiapkan dan mendistribusi logistik antara Anti Difteri Serum (ADS) dan antibiotik serta vaksin DPT Hib, DT, Td.
Kepala Dinkes Jawa Timur Kohar Hari Santoso menjelaskan, cakupan pelaksanaan Outbreak Respons Immunization (ORI) atau upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Madura pada 2018 lalu ditargetkan 1,2 juta jiwa lebih. Sasarannya usia 1–19 tahun. Perinciannya, Sampang 352 ribu jiwa lebih, Pamekasan 282 ribu jiwa lebih, Bangkalan 345 ribu jiwa lebih, dan Sumenep 287 ribu jiwa lebih.
”Kami sangat meminta pada para pimpinan wilayah, targetnya untuk diikuti lebih jauh dan SK tentang KLB segera dikeluarkan. Karena itu menjadi dasar untuk mengeluarkan biaya-biaya yang dari provinsi,” ungkapnya.
Kohar menambahkan, ORI untuk wilayah Madura akan dilaksanakan tiga tahap. Mulai Februari, Juli, dan November.
Namun, menurut Direktur Lembaga SeHati Pamekasan, Nur Diana Kholida, salah satu penyebabnya, karena kurangnya pemahaman terhadap gejala penyakit mematikan tersebut. Sehingga penanganan tidak bisa hanya dilakukan dari sisi medis yakni dengan melakukan imunisasi.
Penanganan kasus difteri juga harus masuk pada sisi penyadaran masyarakat. Sebab, di sebagian masyarakat Madura, penyakit difteri yang dikenal sebagai penyakit dengan istilah “orbung” masih dianggap sebagai penyakit biasa. Keyakinan itu, menyebabkan penangannya juga dilakukan secara tradisional. Diantaranya dengan memperbanyak minum ramuan dari kunyit atau dengan meminumkan air kelapa muda.
“Itu yang menyebabkan penanganan secara medis terhadap penderita selalu terlambat,” katanya kepada koranmadura.com, Jumat 4 Januari 2019.
Keyakinan itu, tambah Diana, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan selama ini dirasa kurang mampu memberi penjelasan yang utuh tentang penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri tersebut.
Selama ini, dalam pandangan sarjana kesehatan masyarakat itu, sosialisasi yang dilakukan masih bersifat parsial, salah satunya dengan penempelan pamflet dan sosialisasi melalui media massa. Model sosialisasi itu, kata Diana, kurang efektif karena masih banyak elemen masyarakat yang belum tersentuh.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun sebuah gerakan anti difteri melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan simpul-simpul yang ada, termasuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, posyandu dan perkumpulan-perkumpulan dasa wisma.
“Kita memiliki banyak potensi. Sekarang, tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada itu untuk membangun sebuah gerakan dengan basis masyarakat,” katanya.
Aktivis Lajnah Kajian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Pamekasan, Taufikurrahman, mengatakan peluang membangun gerakan penanggulangan bahaya difteri cukup besar. Pemerintah bisa mempergunakan simpul-simpul pemberdayaan di masing-masing desa.
Di tingkat desa, kata dia, sudah ada kader-kader pemberdayaan yang pernah dibentuk oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) baik Mandiri Perdesaan, Mandiri Perkotaan maupun Generasi Sehat dan Cerdas.
“Selama ini mereka masih digunakan dalam peran peningkatan keberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Saya pikir, mereka juga bisa kita manfaatkan dalam gerakan anti difteri ini,” katanya.
Apalagi, kata dia, masing-masing desa sudah ada Dana Desa (DD) yang salah satu pemanfaatannya untuk Pemberdayaan Kemasyarakat Desa. Sementara ini, pemanfaatan DD, masih untuk pelatihan peningkatan ekonomi dan usaha.
“Untuk membangun sebuah gerakan, harus dilakukan di semua lini, mulai dari masyarakatnya, tokoh hingga pemerintahan desa. Jika ini terbangun, maka semua masalah kemasyarakatan, termasuk kasus difteri, akan mudah diatasi,” katanya.
Disamping itu, jelas dia, pemerintah juga perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU. Organisasi kemasyarakatan itu, perlu dilibatkan agar program imunisasi yang diluncurkan pemerintah mudah diterima.
“Organisasi itu akan memberi pemahaman akan pentingnya imunisasi dengan bahasa yang mudah diterima,” jelasnya. (GHOZI MUJTABA/SOE/DIK)
