SUMENEP, koranmadura.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengajak masyarakat untuk menolak politik uang (money politic) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak mendatang.
“Ke depan masyarakat harus berani tidak menerima uang dari calon,” kata A. Masuni, Kepala DPMD Sumenep, Kamis, 17 Januari 2019.
Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak yang bakal diikuti sebanyak 226 dari 330 desa. Dijadwalkan pelaksanaannya bakal digelar antara Oktober dan November mendatang.
Guna menciptakan pemerintahan desa yang berkualitas, masyarakat diminta untuk mengikuti dan meninggalkan tindakan yang bisa mencederai pesta demokrasi tingkat desa itu, seperti politik uang.
“Nah yang punya desa kan masyarakat, masyarakat juga yang bisa menciptakan kepemerintahan yang bagus,” ungkapnya.
Masuni meyakini jika politik transaksional terjadi, maka pemerintahan desa dikhawatirkan akan semakin buruk. Akibat biaya yang pencalonan itu, pemenang nantinya akan berpikir lebih pragmatis untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan
“Kalau semua calon biayanya cos politik besar, besar akhirnya yang dipikirkan recovery,” jelasnya.
Apalagi kata dia gaji Kepala Desa sangat kecil. “Gaji kepala desa Rp 1,4 juta,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta masyarakat benar-benar memilih pemimpin yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan berani menolak politik uang. “Jadi, masyarakat harus berani, sehingga tercipta pemerintahan desa yang bagus nanti,” tuturnya.
Tahun ini Pemerintah Daerah menganggarkan sekitar Rp20 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak. Anggaran tersebut diambilkan dari APBD tingkat II. (JUNAIDI/SOE/DIK)
