PAMEKASAN, koranmadura.com- Tak sedikit warga kurang mampu di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tak tersentuh oleh bantuan pemerintah. Akibatnya, mereka hidup sebatang kara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendesak OPD terkait untuk turun lapangan langsung dan melakukan pendataan secara mendiri.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Abdul Haq pendataan secara mandiri dibutuhkan agar pemerintah tidak hanya berpatokan kepada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pemerintah segera turun lapangan. Sebab, banyak ditemukan masyarakat miskin tidak terpantau oleh pemerintah, mereka tidak terdata sebagai warga miskin,” kata Abdul Haq, Rabu, 17 Februari 2019.
Tanpa pendataan secara mandiri, sangat sulit bantuan pemerintah sampai pada orang yang tepat.
“Tanpa pendataan secara mandiri, sulit bantuan pemerintah bisa sampai pada orang yang tepat. Sebab, sensus BPS mengenai kemiskinan itu dilakukan lima tahun sekali. Dalam periode lima tahun, sangat memungkinkan ada perubahan kondisi ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Abdul Haq menambahkan, data hasil turun langsung bisa diolah oleh pemerintah, kemudian dimasukkan ke Basis Data Terpatu (BDT) Kementerian Sosial. Karena jika tak masuk dalam BDT, masyarakat sulit dapat bantuan.
“Fakta di lapangan, masih ditemukan warga miskin yang tidak terdata di BDT. Saat ini, seluruh bantuan merujuk pada BDT tersebut. Jika ada warga miskin tidak masuk dalam BDT tidak akan mendapat bantuan,” tambahnya. (SUDUR/SOE/VEM)
