PAMEKASAN, koranmadura.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Samsuri, mencurigai sebagian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dimanfaatkan sebagai penghasilan tambahan para oknum Kepala Desa (Kades).
Kecurigaan Samsuri didasari kondisi infrastruktur di sejumlah desa yang masih jauh dari harapan. Menurutnya, masih banyak infrastuktur jalan desa rusak. Padahal, DD dan ADD rutin dikucurkan setiap tahun.
“DD dan ADD sudah menjadi dana rutin tahunan justru cenderung dimanfaatkan menjadi penghasilan tambahan bagi para oknum Kades, bukan untuk memaksimalkan program pembangunan di desanya,” kata Samsuri, Kamis, 7 Februari 2019.
Selain itu, kata Samsuri, DPRD Pamekasan menerima laporan dari masyarakat ada kontraktor berkedok Kades, dan Kades berkedok kontraktor.
“Dari tataran bawah banyak melaporkan ada kontraktor berkedok Kades atau bahkan sebaliknya, sehingga hal ini dikhawatirkan jadi bancaan,” tutur pria yang saat ini sebagai anggota Komisi IV DPRD Pamekasan.
Oleh karenanya, Samsuri meminta inspektorat Pamekasan monitoring penggunaaan realisasi DD dan ADD di masing-masing desa untuk memastikan apakah sudah sesuai aturan atau tidak.
“Kami juga meminta kejaksaan memantau, jangan sampai DD dan ADD yang miliaran menjadi makanan empuk para oknum kades tak bertanggung jawab,” pugkasnya. (RIDWAN/SOE/DIK)
