SUMENEP, koranmadura.com – Rencana pembangunan bandar udara (Bandara) di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Madura, Jawa Timur, kian suram, meski Pemerintah telah melakukan Studi kelayakan atau Feasibility Study (FS).
“FS nya sudah selesai,” kata Sustono, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep saat dikonfirmasi, Selasa, 19 Februari 2019.
Meski telah selesai, mantan Asisten I Setkab Sumenep itu belum bisa memberikan keterangan mengenai lokasi yang dilakukan review pembangunan tersebut.
Alasannya khawatir terjadi permainan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Semisal, pengusaha membeli tanah di sekitar lokasi pembangunannya bandara dan kemudian nantinya akan dijual kepada Pemerintah dengan harga ketentuan yang berlaku.
“Wah kalau itu (hasil FS), kalau saya sampaikan kan sampean beli tanah di sana, dari dulu yang saya khawatir, dari dulu kan begitu karena bisa jadi, anda bisa bermain,” jelasnya saat itu pada sejumlah media di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Kendati begitu, pihaknya memastikan lokasi pembangunan bukan di lokasi yang sempat diberikan ganti rugi lahan oleh Pemerintah Daerah beberapa tahun lalu.
Hanya saja, pihaknya belum menentukan di mana lokasi pembangunan tersebut. “Saat ini masih diajukan Penlok (penetapan lokasi), dasarnya FS,” ungkapnya.
Rencana pembangunan bandara di Arjasa, tepatnya di Desa Paseraman dilakukan sejak tahun 2014. Rencana itu muncul karena transportasi laut di Sumenep sangat minim, saat cuaca ekstrem pelayaran ke sejumlah kepulauan lumpuh.
Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sumenep menganggarkan sebesar Rp 8 miliar. Anggaran tersebut untuk pembebasan lahan sekitar 18 hektar. Dari anggaran itu hanya terserap sekitar Rp 1 miliar untuk ganti rugi bagi penggarap lahan seluas 7 hektar.
Sesuai planing awal, pembangunan bandara di Pulau Kangean diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 19,1 miliar. Rinciannya, Rp 1,1 miliar untuk pembebasan lahan seluas 11 hektare, dan Rp 18 miliar akan digunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas bandara yang lain, seperti pembangunan runway, terminal, lokasi parkir, dan juga pembangunan ruang tunggu penumpang. Namun, rencana tersebut kandas dan saat itu pemerintah sedang melakukan FS ulang.
“Kalau itu saya belum masuk (jadi kepala dinas), silahkan tanya ke yang sebelumnya,” tegasnya. (JUNAIDI/ROS/VEM)
