SAMPANG, koranmadura.com – Musyawarah Daerah (Musda) IV Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang digelar di aula Hotel Camplong, Rabu, 14 Februari 2019 berlangsung ricuh.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 23.00 WIB, tepat di penghujung pembahasan AD/ART atau sebelum beranjak ke pembahasan Tata Tertib (Tatib) pemilihan Ketua KNPI 2019. Kericuhan terjadi anatara peserta dengan panitia Musda.
Pemicunya ketika salah seorang peserta Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) protes dan meminta panitia menyampaikan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua KNPI Sampang Masa Bhakti 2013-2016, sebelum pembahasan tata tertib sidang Musda IV dilanjutkan.
Tidak hanya itu, peserta juga meminta panitia menunjukkan legalitas Surat Keputusan (SK) peserta Musda. Mereka menganggap ada indikasi penyalahgunaan.
“Tunjukkan SK yang kau pegang. Asal tahu, SK itu malah baru diterima kemarin. Bahkan dalam nomor SK itu sama. Banyak permainan dan penyalahgunaan. Produk ini inkonstitusional,” teriak salah seorang peserta OKP.
Pada saat itulah, keributan kian memuncak, bahkan fasilitas hotel berupa kaca, gelas dan kursi berhamburan. Kaca dan gelas kopi pecah. Akibatnya Musda dihentikan, panitia memundurkan diri dan dikarteker oleh KNPI Provinsi Jatim.
Ketua I DPD KNPI Jatim, Ahmad Nurhuda mengatakan, pihaknya melihat ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Akan tetapi pihaknya juga tidak memungkiri ada juga sesuatu hal di luar kewenangannya, dimana pihaknya memberikan kewenangan kepada DPD KNPI Sampang untuk menggelar Musda sesuai kondisi dan situasi di daerahnya dengan harapan agar terlaksana dengan baik.
“Tapi faktanya, ada beberapa hal yang mungkin belum bisa diterima. Sehingga kami memutuskan untuk mengkarteker. Harapan kami semua stakeholder yang ada di sini tetap memberikan masukan kepada kami agar bisa menghidupkan kembali KNPI yang selama ini vakum,” jelasnya.
Selama dikarteker, pihaknya akan berkonsolidasi dengan anggota kepesertaan, sehingga harapan dan keinginan para pemuda di sini bisa diakomodir.
“Ini bagian dari dinamika, dan kami harap tidak dieksploitasi dengan negatif, karena ini semuanya adalah dinamika dalam berorganisasi. Memang ada beberapa dari kami sendiri tidak sepakat dengan menggunakan kekerasan dan anarkis melaikan bentuk positif,” tuturnya.
Terkait keabsahan keanggotaan, Ahmad Nurhuda menjelaskan ada beberapa aturan organisasi yang ditekankan. Sehingga ketika ada penertiban OKP yang menjadi ormas kemudian menimbulkan gejolak. Sedangkan terkait SK sebagaimana pemicu gejolak, pihaknya mengaku hal tersebut bersifat administratif.
“Kami akan luruskan karena itu mispersepsi. Secara administrasi nomor surat itu ada urutan nomornya. Yang jelas nanti kami akan cek dan klarifikasi.
Sementara Korwil KNPI Madura, Brilian Sugiharto mengatakan, langkah karteker Musda IV DPD KNPI Kabupaten Sampang karena forum tidak bisa dilanjutkan sehingga perlu dibenahi.
“Saya rasa hanya persoalan persiapan saja yang kurang matang. Dan yang dilihat malam ini adalah dinamika yang tidak perlu dibesar-besarkan,” ucapnya. (MUHLIS/SOE/DIK)
