PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana mengajukan anggaran tunjungan bulanan untuk guru honorer.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur mengatakan, anggaran yang bakal diusulkan sebesar Rp 10 miliar per tahun. Sehingga dengan jumlah anggaran itu, guru honorer bisa menerima tunjungan bulanan senilai Rp 500 ribu.
Namun, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, diterima tidaknya anggaran yang akan diusulkan tergantung Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.
“Semua itu tergantung pada Bupati dan kekuatan APBD kita,” kata Muhammad Sahur, Selasa, 26 Februari 2019.
Berdasarkan aduan guru honorer yang disampaikan kepada Sahur, panggilan Muhammad Sahur, mereka menerima gaji 150-200 ribu setiap bulan. Menurut Sahur, gaji yang diterima mereka tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban selama ini.
“Kasihan nasib mereka, gaji dan tanggung jawabnya tidak seimbang,” terangnya.
Baca: Selain Gaji Kecil, Ribuan Guru Honorer di Pamekasan Belum Diakui Pemerintah
Diberitakan sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pamekasan, mengadukan nasib guru honorer ke Komisi IV DPRD Pamekasan.
Ada dua aduan yang disampaikan. Pertama guru honorer belum diakui oleh pemerintah, dan kedua gaji yang diterima hanya Rp 150-200 ribu setiap bulan.
“Kalau guru honorer yang merangkap wali kelas gajinya Rp 500 ribu,” ungkap Sekretaris PGRI Pamekasan, Syaiful Bahri. (RIDWAN/SOE/DIK)
