SUMENEP, koranmadura.com – Salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah, dalam hal ini Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan.
Hanya saja, berdasarkan laporan Pansus DPRD Sumenep terhadap nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setempat akhir tahun anggaran 2018, ditemukan fakta yang mengejutkan, yaitu angka kemiskinan tahun 2018 meningkat dari tahun 2017.
“Pansus menilai hal ini tidak berbanding lurus dengan kekuatan APBD yang dipunyai Kabupaten Sumenep,” kata juru bicara Pansus DPRD Sumenep atas LKPJ akhir tahun anggaran 2018, Juhari, saat membacakan laporan Pansus dalam Rapat Paripurna III, Senin, 18 Februari 2019.
Menurut dia, kekuatan APBD Sumenep sebenarnya bukan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. “Hanya saja, program-program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah kabupaten yang belum strategis,” tegasnya.
Bahkan, pihaknya juga menilai Pemkab Sumenep selama ini terkesan hanya mengandalkan program-program dari pusat, terkait pengentasan kemiskinam, yakni PKH, KIS, KIP, dan lain sebagainya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, mengatakan survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait hal tersebut dilakukan pada bulan Maret. Sehingga pada saat dilaksnakan survei, program pemerintah terhadap masyarakat belum maksimal.
“Kalau Maret itu biasanya memang dari sisi program belum maksimal. Bahkan mungkin ada yang baru masuk pelelangan,” ujar orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu.
Namun dia mengakui, bahwa di beberapa daerah pedesaan dan kepulauan memang masih harus dilakukan percepatan program.
“Sehingga tahun ini sudah ada yang dilelang, ini dalam rangka menjawab dalam bulan-bulan Maret seperti ini sudah ada program yang masuk,” tambahnya. (FATHOL ALIF/DIK)
