SUMENEP, koranmadura.com – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A. Busyro Karim, mengakui bahwa, hingga Maret ini program-program Pemkab, khususnya program fisik, yang direncanakan akan dikerjakan mulai awal tahun 2019 belum berjalan.
Padahal, menurut orang nomor satu di lingkungan Pemkap Sumenep itu, sejak Desember tahun lalu, ketika ada rapat, pihaknya selalu menyampaikan agar perencanaan yang sudah selesai tahun lalu mulai dikerjakan awal tahun ini.
“Kami, sejak Desember setiap kali ada rapat, sudah menginstruksikan agar perencanaan yang telah selesai di 2018, segera dikerjakan. Di awal kami menargetkan, Maret sudah ada program yang dilaksakan di lapangan,” kata Busyro.
Hanya saja, dalam perjalanannya, apa yang direncanakan Pemkab Sumenep berbanding terbalik dengan kenyatakan. Hal itu, menurut Bupati karena adanya perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang tidak memungkinkan Pemkab Sumenep melaksnaan program sebagaimana direncanakan di awal.
Adanya perubahan juklak-juknis itu, sambungnya, meniscayakan Bupati membuat Perbup baru, menyesuaikan dengan aturan yang ada. “Jadi Perbup yang telah dibuat itu harus dievaluasi. Harus disesuaikan dengan aturan yang terbaru,” katanya.
Semua itu disampaikan mantan Ketua DPRD Sumenep berkait kelindan dengan meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2018 lalu. Menurut dia, meningkatnya angka kemiskinan itu, di antaranya dipengaruhi oleh pengeluaran perkapita penduduk perbulan di bawah garis kemiskinan.
“Apalagi surveinya dilakukan pada bulan Maret. Padahal untuk di Sumenep, di bulan Maret itu, di masyadakat memang sepi dari program-program yang bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Sekadar diketahui, jumlah penduduk miskin Sumenep tahun lalu meningkat dari sebelumnya. Di tahun 2017 angka kemiskinan 19,62 persen, naik menjadi 20,16 persen di tahun 2018. (FATHOL ALIF/ROS/DIK)
