SUMENEP, koranmadura.com – Pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya; ekonomi tumbuh, tapi kesejahteraan masyarakat justru menurun yang dibuktikan dengan meningkatnya angka kemiskinan.
Ketika kondisi seperti itu terjadi, tentu hal tersebut merupakan sebuah ironi. Seperti yang dialami Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, di tahun 2018 lalu.
Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sumenep mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Pemkab, di 2018 pertumbuhan ekonomi Sumenep ialah 5,27 persen. Sementara di 2017 “hanya” 5,11 persen.
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran terbuka di tahun 2018 disebut juga mengalami penurunan, yakni dari 1,83 persen di 2017 turun menjadi 1,70 persen di 2018.
Selain itu Pemkab Sumenep juga mengklaim, nilai investasi di kabupaten paling timur Pulau Madura di 2018 meningkat. Tak tanggung-tanggung, peningkatannya mencapai 48,30 persen dibandingkan nilai investasi pada 2017.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2018, nilai investasi tahun lalu mencapai sekitar Rp 2,6 triliun, meningkat dari tahun 2017 yang hanya sekitar Rp 1,7 triliun.
Begitu pula dengan jumlah industri kecil di Kabupaten Sumenep. Pemkab mengklaim ada peningkatan, dari sebanyak 1.943 unit usaha pada tahun 2017, bertambah menjadi 2.134 unit usaha di tahun 2018.
Hanya saja, semua capaian tersebut berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di Sumenep. Dalam periode yang sama jumlah penduduk miskin di Sumenep justru naik. Di tahun 2017 angka kemiskinan “hanya” 19,62 persen. Sementara di 2018 naik menjadi 20,16 persen.
Terkait meningkatnya angka kemiskinan di Sumenep tahun lalu, Bupati setempat, A. Busyro Karim, mengatakan, hal itu di antaranya dipengaruhi oleh pengeluaran perkapita penduduk perbulan di bawah garis kemiskinan.
“Apalagi surveinya dilakukan pada bulan Maret. Padahal untuk di Sumenep, di bulan Maret itu, di masyadakat memang sepi dari program-program yang bisa dilaksanakan pemerintah,” ujarnya. (FATHOL ALIF/ROS/VEM)
