JAKARTA, koranmadura.com – KPK meminta masyarakat khususnya kelompok milenial memilih calon anggota legislatif (caleg) jujur. Bila ada caleg yang mencoba-coba bermain politik uang, KPK meminta publik reaktif melaporkannya ke Bawaslu.
“Yang akan kita pilih (caleg) yang akan membuat anggaran, yang akan membuat undang-undang, yang mengawasi berjalannya pemerintahan, bahkan memilih pejabat-pejabat di negeri ini. Oleh karena itu, kita pilih yang jujur. Semoga di antara semua foto-foto (spanduk caleg) itu ada setengahnya yang jujur. Kalau ada yang coba bayar pakai uang, laporin saja ke Bawaslu. Kita menolak yang namanya politik uang,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat diskusi bincang #KawanAksi yang dihadiri mayoritas mahasiswa di Gedung ACLC, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Maret 2019.
Syarif kemudian mengilustrasikan politik uang yang terjadi di publik. Dia membandingkan amanah yang diemban para caleg itu kelak dengan uang yang ditawarkan.
“Kalau dia tawari Rp 100 ribu, nggak usah Rp 100 ribu deh, Rp 1 juta. Rp 1 juta kamu bagi dengan 5 tahun, satu tahun itu berapa, 365 hari, 365 hari kali 5 berapa, 1.500-an, anggap 1.500-an, jadi Rp 1 juta dibagi 1.500 berapa? Sedikit banget. Jadi harga kamu itu sedikit banget, padahal dia akan kaya dengan itu,” kata Syarif.
Selain itu Syarif mencontohkan, caleg yang tidak amanah akan berdampak besar dalam pemerintahan. Sebab, para caleg itu akan menjadi wakil rakyat yang kemudian ‘mendikte’ pemerintahan.
“Kalau dia tidak amanah dia akan menyelewengkan proyek-proyek pemerintah. Kalau dia tidak diikuti maunya, dia akan mengancam memecat menteri. Kalau dia tidak diikuti maunya ancam perikanan, akhirnya apa? Diikuti setelah dibayar uang. Banyak sekali (dampaknya),” tutur Syarif. (DETIK.com/ROS/DIK)
