Oleh: MH. Said Abdullah*
Dalam tradisi politik pemilihan pemimpin, khususnya di negeri ini, kecenderungan petahana menang sangat terbuka. Jarang sekali baik di tingkat lokal, regional maupun nasional petahana kalah kecuali memang bermasalah besar ketika menjalankan kekuasaan. Diam-diam merebak pemikiran dan sikap masyarakat bahwa lebih baik mempertahankan petahana walau agak kurang berprestasi dibanding memilih yang tidak pasti.
Kesadaran dan pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat agaknya sangat disadari oleh kekuatan lawan politik petahana dalam Pilpres 2019. Mereka sudah mengkalkulasi bahwa sangat sulit mengalahkan petahana Presiden Jokowi. Apalagi personality Jokowi relatif bersih, tidak terjerat korupsi. Demikian pula kehidupan keluarganya yaitu anak-anaknya sama sekali tak tercium memanfaatkan kekuasaan orangtuanya. Ditambah kinerja dan keseriusannya bekerja menjalankan pemerintahan membuat terlihat sulit mengalahkan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Prabowo yang memiliki pemikiran cerdas tentu memperhitungkan realitas peta politik itu. Beliau ibarat pedagang tentu tak mau berspekulasi. Apalagi ketika berdasarkan kalkulasi, potensi kalah jauh lebih besar karena kondisi petahana yang relatif tak bermasalah. Atas dasar pertimbangan itulah Prabowo relatif menahan diri dalam persoalan amunisi kampanye dan sosialisasi. Ia lebih banyak membebankan kebutuhan amunisi kepada siapapun yang berminat mendampingi; siapa lagi -ternyata Sandiaga Uno.
Simaklah perjalanan Pilpres sekarang ini, terutama sejak KPU memutuskan kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Praktis yang lebih bergerak Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Baru setelah mendekati pemungutan suara Prabowo relatif agak sering melakukan kampanye. Itupun masih relatif belum memadai dibanding pada Pilpres 2014. Wajar jika ada selentingan kabar menyebutkan bahwa Prabowo sebenarnya kurang bersemangat dan kalau toh maju lebih mempertimbangkan kepentingan menyelamatkan Partai Gerindra.
Tentu saja, selalu saja secara manusiawi menyelinap keinginan terutama mereka yang berada di sekeliling Prabowo untuk mencoba mengalahkan Jokowi. Dengan kesadaran mempertimbangkan beratnya menghadapi kekuatan petahana serta realitas Prabowo yang kurang meyakinkan, sebuah strategi berbeda diterapkan. Apa itu?
Pilihan paling rasional menggerogoti popularitas petahana melalui taburan kebencian; bukan sebuah kritik konstruktif atau pilihan-pilihan konsepsi visi misi baru. Bagaimana membangkitkan kebencian kepada Presiden Jokowi sehingga masyarakat yang terkena virus itu dihadapkan pada kondisi pragmatis antara memilih yang dibenci dan yang dianggap kurang meyakinkan. Bukan menawarkan pilihan yang lebih baik secara rasional melainkan membangkitkan kebencian emosional.
Upaya paling ampuh dan gampang menjual dan menyebarkan hoax bahwa Presiden Jokowi pro PKI, pro Asing, pro Cina dan dianggap cenderung memusuhi umat Islam. Kasus-kasus hukum menimpa beberapa tokoh yang dianggap ulama dijadikan pula sebagai amunisi hoax bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
Proses penciptaan kebencian itu titik awalnya dari momentum Pilkada Jakarta. Ketika Ahok terpeleset kasus Surat Al Maidah ayat 51, rentetan penciptaan kebencian kepada petahana terus bergulir deras. Berbagai rekayasa politik pun diciptakan sehingga dikesankan bahwa Prabowo pemimpin Islam sementara Jokowi dianggap kurang ramah kepada umat Islam.
Pilihan-pilihan serangan kepada Jokowi seperti pro komunis, Asing dan Aseng memang mudah sekali membangkitkan dan menggerakan kebenciaan sebagian masyarakat. Setelah 32 tahun di bawah rezim Orde Baru masyarakat terkungkung doktrin bahaya PKI, sangat mudah membawa sebagian masyarakat kembali dalam trauma peristiwa G30S/PKI. Isu Cina dan asing sudah lama menjadi titik masuk konflik SARA di negeri ini. Fitnah-fitnah kepada keluarga Jokowi pun sangat deras menyerbu termasuk kepada putra-putri serta menantunya.
Serbuan amunisi hoax dan fitnah mengarah Jokowi diakui sempat melahirkan simpati dukungan kalangan sebagian umat Islam yang kurang menyadari bahwa isu tersebut dijadikan jembatan politik. Aktivis pergerakan Islam merasa –karena pengaruh hoax dan fitnah- Jokowi kurang berpihak kepada umat Islam dan Prabowo secara salah dianggap representasi pemimpin Islam.
Betapa isu itu memang merupakan strategi terlihat sangat jelas dari pelaksanaan Pilkada Jakarta tahun 2013 ketika Jokowi bertarung melawan Fauzi Bowo. Saat itu tak ada isu komunis diarahkan ke Jokowi. Demikian pula ketika Jokowi tampil bertarung dalam pemilihan Walikota Solo.
Strategi politik yang dikembangkan memang sangat jelas memperlihatkan upaya menciptakan kebenciaan kepada Presiden Jokowi agar terciptakan keterdesakan untuk tidak memilih Jokowi. Jadi mereka dikondisikan terpaksa memilih lawan Jokowi yaitu Prabowo Subianto bukan karena dianggap pilihan ideal tetapi lebih sebagai pelampiasan kebencian kepada Jokowi.
Yang menyedihkan dalam pertarungan bernuansa kebencian ini agama dijadikan sebagai amunisi konflik. Masyarakat muslim seakan digiring terbelah dalam pilihan yang dilukiskan Islami dan tidak Islami. Seakan memilih Prabowo merupakan perintah agama Islam dan memilih Jokowi terlarang menurut ajaran agama Islam.
Sebuah pekerjaan besar kini terbentang di depan mata bagaimana mengembalikan pikiran jernih masyarakat negeri ini agar pemilihan pemimpin jauh dari warni-warni kebencian apalagi berbungkus agama. Agama yang penuh kedamaian dan politik bermoral harus segera kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat negeri ini, jika ingin segera terwujud Indonesia hebat. (*)
*Wakil Ketua Banggar DPR RI
