SUMENEP, koranmadura.com – Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 disahkan pada Oktober 2018, namun sampai April 2019 tidak satupun program yang terealisasi. Hal itu dikatakan oleh H. Joni Widarso, Anggota Komisi III DPRD Sumenep.
Menurutnya, mestinya pekerjaan fisik sudah dimulai sejak awal tahun, itu sesuai komitmen Pemerintah Daerah diakhir tahun 2019. “Kami sangat menyesalkan belum adanya realisasi proyek fisik ini,” katanya, Kamis, 25 April 2019.
Mestinya, kata Sustono, pekerkerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan, khususnya pada penunjukan. Sebab, tender masih membutuhkan proses panjang. “Jadi, penunjukan saja belum terlaksana, padahal tak butuh proses panjang,” ungkapnya.
Salah satu lambannya realisasi itu, kata dia, diduga karena kurangnya keseriusan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan program fisik ini.
Pihaknya pun menekankan, jika jajaran OPD serius, maka sudah pasti terlaksana. “Paling lambat bulan tiga, Maret itu sudah diluncurkan. Sehingga, pekerjaan maksimal,” ucapnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Wiwid itu mengungkapkan, semangat menuntaskan APBD dalam waktu cepat, pada bulan Oktober 2018 lalu juga harus diimbangi dengan semangat pelaksanaan lebih awal. “Tidak ada gunanya jika anggaran selesai di awal, tapi pelaksanaannya lamban,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak OPD untuk segera merealisasikan program, terutama proyek fisik. Sehingga, pekerjaan tidak kerja tayang dan kualitasnya bisa dipertaruhkan. “Kalau ada waktu panjang, kualitas bisa terjamin tidak terburu-buru,” tandasnya. (JUNAIDI/ROS/DIK)
