PAMEKASAN, koranmadura.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ismail, mendesak pemerintah agar serius menangani banyaknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Pamekasan. Hal itu lantaran pihaknya sering menemukan gepeng berkeliaran di jalanan.
“Jadi terkait dengan maraknya gepeng dan anak jalanan itu masih marak sekali di Pamakesan,” jelasnya, Kamis, 11 April 2019.
Baca: Dinsos, Satpol PP dan Polisi di Pamekasan Gelar Razia Gepeng
Dia berharap, pemerintah kabupaten (Pemkab) bersikap serius dalam melakukan penertiban gepeng yang merusak pemandangan kota. “Seharusnya, mereka itu di data dan diberi pembinaan sesuai dengan kemampuan mereka sehingga mereka bisa bekerja seperti itu, bukan dibiarkan seperti itu,” tambahnya.
Ismail meminta kepada OPD terkait untuk tidak selalu menunggu anggaran untuk melakukan pembinaan. Sebab menurutnya, ASN sudah digaji negara.
“Saya kira mereka bekerja itu bukan basic anggaran, mereka itu sudah dapat gaji kok setiap bulan begitu, kalau mereka itu basic anggaran misalnya bekerja satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Kalau ndak ada anggarannya mereka gak bekerja, kan begitu,” pintanya.
Baca: Tiga Bulan, Dinsos Pamekasan Amankan 61 Gepeng
Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Korban Perdagangan Orang dan Narkotika, Psikotrapika dan Zat Adiktif (NAPZA) Dinas Sosial, Syaifur Rahman mengklaim sudah melakukan razia gepeng di wilayah kerjanya.
“Kita sudah laksanakan tetapi hal itu tidak langsung bersih lah. Kalau kena tangkap kami antarkan ke lokasi desanya masing-masing,” kata Syaifurrahman. (SUDUR/ROS/VEM)
