BANGKALAN, koranmadura.com – Tidak hanya soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi sorotan puluhan massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, Madura, Jawa Timur saat menggelar aksi di depan kantor Pemkab setempat, Rabu, 10 April 2019. Mereka juga menyorot pembuatan KTP elektronik yang terkesan dipersulit.
Baca: Diduga Ada ASN Tak Netral di Pemilu, PMII Bangkalan Luruk Kantor Pemkab
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Abdurrohman Wahid menyampaikan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan masih belum bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang ingin mengurus masalah administrasi pemerintahan seperti KTP elektronik.
“Sebagian masyarakat Bangkalan mengeluh karena lamanya waktu proses jadinya atau bahkan terindikasi ada permainan dari belakang,” ungkapnya, saat berorasi.
Permainan dari belakang yang dimaksud, menurut Wahid, adanya oknum-oknum dari pegawai Dispendukcapil yang mempercepat pelayanan pembuatan e-KTP jika ada ‘uang pelicin’ yang diterima.
“Kami meminta kepada Pemerintah Bangkalan untuk bertindak secara cepat supaya pelayanan Dispendukcapil tertata baik dan tidak ada permaianan uang lagi,” sebutnya.
Tuntutan massa aksi ditanggapi langsung oleh Kepala Dispendukcapil Bangkalan, Rudiyanto. Pihaknya membantah jika ada pelayanan yang tidak baik seperti yang dituduhkan.
Bahkan, Rudi, sapaan akrabnya menepis tuduhan itu jika Dispendukcapil ada permainan uang. Sebab, menurutnya pelayanan sudah menggunakan sistem yang baik.
“Kami di Dispendukcapil ada dua yang selalu kami jaga, pertama prosedur pelayanan kepada masyarakat dan penggratisan,” ungkapnya.
Rudi juga menegaskan jika Dispendukcapil ada permainan uang, maka pihaknya mengajak masyarakat untuk melaporkan agar ditindaklanjuti dan dibenahi secara bersama untuk meningkatkan pelayanan.
Sebelumnya, massa menyoroti dugaan adanya ketidaknetralan ASN dalam Pemilu 2019 yang akan digelar 17 April 2019 pekan depan. (MAIL/ROS/DIK)
