Oleh: MH. Said Abdullah*
Banyak pertanyaan terlontar ketika Presiden Jokowi mengutus Luhut Binsar Panjaitan untuk menemui Prabowo Subianto. Tak hanya dari kalangan masyarakat luas dan pendukung Prabowo, para pendukung Jokowi pun bertanya-tanya, untuk apa? Bukankah Prabowo sudah memperlihatkan sikap mau menang sendiri tanpa menghormati dan menghargai pihak lainnya seperti lembaga survei bahkan KPU.
Para pendukung Prabowo memperlihatkan sikap kecenderungan sinis. Seakan Presiden Jokowi akan mengakui klaim kemenangan Prabowo yang sudah disampaikan tiga kali dan diikuti syukuran itu. Sementara kalangan pengamat dan tokoh agamawan memperlihatkan respon positif dengan memberikan apresiasi pada langkah-langkah Presiden Jokowi.
Sebagai Presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara, Jokowi sudah tentu mencermati dinamika politik pasca Pilpres dan Pileg berdasarkan perhitungan cepat (quick count) lembaga survei yang menempatkan dirinya sebagai pemenang. Namun di sisi lain beliau juga melihat rival dalam Pilpres belum bersikap legawa dan bahkan jauh lebih cepat mengklaim kemenangan. Yang menang saja berdasarkan QC, dalam hal ini Jokowi, meminta pendukungnya bersabar menunggu perhitungan dan keputusan KPU kok yang kalah justru bereaksi cepat.
Di sinilah Jokowi sebagai Presiden perlu mengambil langkah-langkah taktis dan strategis melakukan pendekatan kepada Prabowo. Kepentingannya sangat jelas untuk ketentraman dan kedamaian negeri ini. Jangan sampai karena Pilpres negeri ini terkoyak kedamaiannya dan antar pendukung terperangkap konflik.
Jokowi memperlihatkan sikap kenegarawanan dengan mencoba membangun komunikasi sehingga masyarakat di bawah tidak ikut-ikutan terpengaruh suasana akibat klaim kemenangan sepihak tanpa dasar itu. Setidaknya melalui utusan Luhut Binsar Panjaitan masyarakat luas mengetahui bahwa ada relasi dan komunikasi pada tokoh yang bersaing dalam Pilpres. Bahwa perbedaan respon dalam menyikapi hasil sementara Pilpres 2019 tidak meretakkan komunikasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sehingga masyarakat tidak perlu resah dan gelisah.
Bahwa apa yang diklaim Prabowo yang berbeda dengan hasil hitung cepat sebenarnya lebih merupakan ekspresi kegairahan dan semangat berkompetisi sesaat. Bukan sebuah pertentangan frontal yang memutus tali persaudaraan sebagai putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Pada akhirnya semua pihak nantinya harus bersikap realistis menerima hasil perhitungan KPU sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu 2019.
Hal yang mungkin relatif serius, pendekatan Jokowi sebagai Presiden kemungkinan juga mencoba mengurai simpul-simpul dukungan kepada Prabowo, yang tidak terkait partai pendukung. Sementara yang terkait dengan dukungan partai tampaknya memperlihatkan sikap realistis serta kesiapan legawa menunggu real count KPU.
Sebagaimana masyarakat telah mengetahuinya ada indikasi mengerasnya sikap Prabowo tidak terkait dengan partai pendukung. Partai Demokrat misalnya, memperlihatkan sikap dewasa dengan meminta semua pihak agar jangan terperangkap tindakan inkonstitusional.
Pada konteks inilah utusan Presiden Jokowi memiliki nilai strategis membawa misi kepentingan negara dan bangsa. Bahwa kepentingan negara dan bangsa di atas segala-galanya. Ekspresi kepentingan siapapun tidak boleh merusak kepentingan negara dan bangsa. Egoisme pribadi dan kelompok harus mundur jika kepentingan negara dan bangsa terbentang di depan mata.
Semangat itulah yang antara lain menjadi titik tolak Jokowi sebagai kepala negara mengirim utusan kepada Prabowo. Sebuah pameran jiwa kenegarawanan yang luar biasa telah diperlihatkan Pak Jokowi dengan meredam egonya memulai membangun komunikasi politik, yang diharapkan pula menyadarkan siapapun agar menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas segala-galanya.
Ini sebagai langkah politik luar biasa untuk membesarkan hati lawan politik yang mungkin kecewa karena kalah. Melalui komunikasi diharapkan apa yang terjadi usai Pilpres merupakan realitas yang harus disikapi secara dewasa dan legawa. Sekali lagi, dalam kondisi apapun kepentingan negara dan bangsa harus selalu menjadi prioritas utama. (*)
*Wakil Ketua Banggar DPR RI
