SUMENEP, koranmadura.com – Salah seorang anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, H. Zainal Arifin berang karena hingga sekarang belum semua desa bisa mencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) tahun anggaran 2019.
Menurut dia, akibat belum bisa cairnya DD dan ADD di sejumlah desa itu, banyak perangkat desa hingga sekarang belum bisa mendapatkan hak-hak keuangan mereka atau penghasilan tetal (Siltap). Mirisnya, sekarang sudah hampir lebaran.
Dia menduga, keterlambatan pencairan DD dan ADD lantaran ada perubahan sistem dalam prosesnya. Jika dulu bisa langsung melalui Bank Jatim, sekarang dari Bank Jatim masih ditransfer ke BPRS, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep, melalui Bank Danamon.
“Banyak desa sebetulnya sudah mengajukan pencairan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) pada 22 Mei lalu, dan telah mendapat rekom ke keuangan pada 23 atau 24. Tapi nyatanya hingga sekarang belum cair-cair,” tegasnya, Kamis, 30 Mei 2019.
Karenanya dia mengaku sangat menyayangkan kebijakan bupati yang menunjuk BPRS terkait pencairan DD dan ADD. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Pemkab Sumenep tidak boleh hanya memikirkan gaji ASN dan DPRD. Kesejahteraan perangkat desa juga perlu diperhatikan.
“Sekarang harapan pemerintahan desa (yang belum bisa mencairkan DD dan ADD) hanya satu. Besok mereka bisa mencairkannya. Sebab kalau besok tetap tidak bisa cair, sekarat lah semua perangkat desa. Gagal berarti Pemkab Sumenep menunjuk BPRS seperti ini,” tambahnya.
Selebihnya, dia meminta Bupati Sumenep melakukan intervensi, utamanya kepada BPRS Bhakti Sumekar agar bisa secepatnya mencairkan DD dan ADD kepada semua desa yang telah mengajukan pencairan. “Maksimal besok. Karena kalau besok tetap tidak cair, perangkat desa akan ‘sekarat’. Karena sebentar lagi sudah lebaran,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/ROS/VEM)
