SAMPANG, koranmadura.com – Memasuki pertengahan Tahun Anggaran 2019, rencana pelaksanaan program kegiatan di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai tercium aroma ploting untuk para oknum kontraktor. Aroma tak sedap tersebut tercium dan kini merebak di kalangan legislatif.
“Musim proyek 2019 ini, kami telah mencium semua program kegiatan (proyek) baik sifatnya Penunjukan Langsung (PL) maupun kontraktual sudah diploting,” tutur Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Abdus Salam saat ditemui di meja kerjanya, Rabu, 19 Juni 2019.
Padahal menurutnya, apabila sistem ploting tersebut dipastikan terjadi sebuah persaingan antar kontraktor yang tidak sehat. Selain itu pula, adanya plotingan tersebut akan menimbulkan efek yang tidak kondusif karena terjadi kecemburuan sosial.
“Tapi jika dijalankan secara profesional sesuai aturan dan profesionalisme, maka kualitas hasil pengerjaan serta kondusifitas akan terjamin. Dan bagi kontraktor yang kalah tender ya legowo karena sekarang sudah zamannya era transparansi. Makanya kami berharap kepada panitia lelang LPSE, terutama kepada Bupati maupun Wakil Bupati selaku pemegang kebijakan tertinggi agar tidak lagi diberlakukan ploting proyek. Jika Bupati bilang harus dilelang profesional, ya pasti dilelang profesional karena siapa yang mau melawan bupati,” ucapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya berharap kepada Bupati baru agar tradisi ploting dan peluncuran program kegiatan yang diyakini terjadi selama ini untuk dirubah.
“Misalnya, dari dulu peluncuran proyek dilaksanakan di akhir tahun. Tapi sekarang pengerjaan proyek diharapkan untuk segera diluncurkan lebih awal agar kualitas hasil pengerjaan proyek nantinya bisa maksimal dan bisa direncanakan di PAK. Sekarang saja kami belum tau apakah sudah dilaksanakan atau belum, mungkin sekarang sudah ada yang dilelang,” ujarnya.
Berdasarkan hematnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2019, untuk kegiatan fisik yang sifatnya kontraktual yaitu mencapai 60 persen. Sedangkan yang bersifat PL yaitu mencapai 40 persen. “Yang jelas posturnya lebih banyak yang lelang daripada PL,” pungkasnya.
Sementara Kabag Barjas Sekretariat Pemkab Sampang, Cholilurrahman belum bisa dikonfirmasi terkait peluncuran pengerjaan proyek TA 2019. (MUHLIS/ROS/DIK)
