SUMENEP, koranmadura.com – Dana kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pragaan, Sumenep, Madura, Jawa Timur diduga tidak sampai utuh setiap bulan. Sebab, dana transfer Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu diduga dipotong setiap bulannya.
Jumlah pemotongan itu cukup besar, informasinya anggaran dana kapitasi di Puskesmas Pragaan mencapai Rp 180 juta setiap bulan, sementara pemotongan mencapai 15 persen dari total anggaran yang dialokasikan di Puskesmas d iujung barat Kabupaten Sumenep itu.
“Ada pemotongan sekitar Rp 15 persen,” kata salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan pemotongan itu sudah menyebar luas, bahkan telah dilaporkan pada Bupati Sumenep, Inspektorat dan DPRD Sumenep. Namun, hingga saat ini belum ada respon. Laporan itu disampaikan oleh Jatim Corruption Watch (JCW).
Ketua JCW M. Sajalil mengatakan, terungkapnya dugaan pemotongan itu diketahui setelah adanya pengakuan dari sejumlah karyawan Puskesmas Pragaan.
“Dugaan pemotongan itu cukup besar sampai 15 persen,” jelasnya sesuai data yang dimiliki SCW.
Dikatakan, dana kapitasi untuk pragaan Rp 180 juta lebih per bulan. Maka, dugaan pemotongan itu bisa mencapai kurang lebih 27 juta per bulan.
“Maka, cukup banyak dana yang diduga pungli. Maka ini masuk pelanggaran yang mengarah pada pidana,” jelasnya.
Akrifis LSM senior ini mengungkapkan, dengan dugaan pemotongan itu maka bisa diperkirakan dana tidak sesuai peruntukannya. “Belum lagi BOK yang juga kabarnya disunat. Kami mengutuk keras kejadian ini,” ungkapnya.
Kepala Puskesmas Pragaan dr Yatimul Kaisdiyanto membantah jika ada pemotongan dana kapitasi dan BOK oleh pihaknya.
“Tidak ada (pemotongan, red), itu tidak benar. Saya juga sudah jelaskan seluruhnya ke dinas kesehatan,” saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon.
Sementara itu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Hosaini mengaku mendapatkan laporan juga terkait dugaan pemotongan dimaksud. Bahkan, pihaknya sudah turun ke Puskesmas Pragaan.
“Kami sudah turun dan meminta klarifikasi kepada Kapus, Bendahara Kapitasi dan BOK. Hasilnya, tidak ditemukan ada pemotongan. Tapi, kami tidak tanya kepada staf hanya pada pihak terkait yang dilaporkan,” tuturnya. (JUNAIDI/SOE/DIK)
