SUMENEP, koranmadura.com – Program Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diminta evaluasi. Sebab, program tersebut dianggap tidak efisien bahkan terkesan hanya membuang-buang anggaran.
“Kami harap program Pokir dievaluasi, termasuk anggaran yang digelontorkan setiap tahun,” kata Badrul Aini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Kamis, 27 Juni 2019.
Program Pokir merupakan program yang dicanangkan untuk Anggota DPRD Sumenep. Setiap anggota mendapatkan jatah sebesar Rp 1 miliar lebih. Biasanya dialokasikan di setiap konstituen wakil rakyat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil), agar pembangunan merata.
Namun sebaliknya, adanya program tersebut kata Badrul menjadi beban pada organisasi perangkat daerah (OPD). Terbukti anggaran miliaran rupiah sering tidak terserap, bahkan selalu jadi Silpa yang terus dianggarkan setiap tahun, seperti yang terjadi di Dinas Peternakan dan Ketahanan Sumenep.
“Kamis sering mendapat keluhan soal program Pokir ini, selain tidak terserap juga merepotkan pada OPD. Karena proposal pengajuan yang lambat dan lokasi pelaksanaa sering berubah rubah,” jelasnya.
Bahkan Politisi Partai Bulan Bintang mengatakan, apabila keberadaan program tersebut tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, lebih baik tidak dilanjutkan. “Jika memang perlu ya dihapus saja,” tegasnya.
Sehingga kata dia, ke depan Pokir dialihkan pada program lain, semisal untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami berharap kebijakan dan program pemerintah daerah konsentrasi menuntaskan infrastruktur, ekonomi masyarakat lebih-lebih di daerah kepulauan.
Contohnya, bangun dermaga yang layak dan memadai di setiap gugusan pulau pulau, bangun jalan menuju akses pertanian, yang dalam hal ini ada ribuan hektar lahan pertanian masyarakat di kepulauan masih terisolir, dan tidak bisa di lalui alat transportasi, atau bangun irigasi fi daerah pertanian,” tegasnya.
Jumlah Anggota Dewan di Kabupaten Sumenep sebanyak 50 orang. Apabila setiap anggota mendapatkan Rp1 miliar, maka anggaran Pokir setiap tahun mencapai Rp50 miliar. (JUNAIDI/SOE/DIK)
