JAKARTA, koranmadura.com – PKB menyarankan Amien Rais dan pendukung Prabowo Subianto cs untuk tetap berada dalam posisi oposisi pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang berbicara kesepakatan program Indonesia ke depan dan pembagian porsi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi pascapilpres 2019.
“Sekali lagi saran saya, yang memilih Pak Prabowo saya kira akan jauh lebih baik kalau mereka beroposisi. Sekali lagi, fungsi oposisi itu adalah sesuatu tugas negara yang mulia dan akan membantu memperbaiki keadaan karena semua kebijakan terkontrol dengan baik,” ujarnya, Sabtu, 20 Juli 2019.
Karding mengaku sangat mendukung Amien dan pendukung Prabowo lainnya jika tetap memilih jalan oposisi. Menurutnya, posisi oposisi bagi kubu Prabowo adalah posisi yang ideal.
“Kalau Pak Amien Rais itu di luar (pemerintahan/oposisi) itu asyik itu. Itu akan memperkuat, semakin memberi warna politik selain membangun tradisi oposisi di Indonesia. Jadi kalau Pak Amien Rais, misalnya, tidak berkenan masuk atau (tidak) berada di dalam (pemerintahan) saya kira itu adalah posisi yang ideal,” katanya.
Namun Karding menilai wajar jika Amien mengajukan usul pembagian porsi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi. Namun dia mengingatkan semua pihak, khususnya kubu Prabowo, memahami posisinya.
“Artinya, kalau di dalam pertandingan itu kan sejak awal kita sadari bahwa risiko-risiko kalau kalah-menang itu ada. Karena itu sebuah pilihan politik, artinya kalau memilih Prabowo dan kalau kalah ya risikonya ya kalah,” tuturnya.
Menurut Karding, jika memang nantinya harus bagi-bagi kekuasaan dengan kubu Prabowo, pembagian tersebut harus betul-betul proporsional. “Dalam artian yang namanya kalah itu yang menentukan kebijakan berapanya (kursi) itu yang menang. Nah itu yang mestinya,” ucapya.
Karding juga mengingatkan esensi inti dari terjalinnya rekonsiliasi adalah memperbaiki Indonesia. Rekonsiliasi tidak harus ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan.
“Yang kami pahami sebagai sebuah rekonsiliasi itu adalah kebersamaan kita karena keinginan memperbaiki Indonesia, keinginan terbangunnya persatuan. Tidak harus rekonsiliasi itu dibarengi dengan bagi-bagi atau share kekuasaan politik atau power sharing,” imbuhnya.
Sebelumnya, Amien Rais bicara mengenai syarat rekonsiliasi. Selain harus menyamakan pandangan program Indonesia ke depan, Amien berbicara soal pembagian porsi 55-45.
“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan nggak mungkin. Kalau mungkin alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan,” kata Amien Rais dalam sambutan acara ‘Muhasabah dan Munajat untuk Negeri’ di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu, 20 Juli 2019.
Bila opsi rekonsiliasi dengan syarat platform pandangan Indonesia ke depan dan pembagian porsi 55-45 tak terealisasi, menurut Amien Rais, oposisi menjadi pilihan tepat.
“Tapi kalau tidak mau, ya sudah kita di luar, oposisi. Sungguh aib kalau ada partai pendukung 02, tiba-tiba menyeberang hanya karena satu kursi ecek-ecek, kemudian dosanya dua. Kalau hanya embel-embel berarti si menteri embel-embel berkolaborasi dengan rezim yang selama ini kita kritik karena terlalu mementingkan orang berada. Doanya dipikul bareng oleh menteri ecek-ecek,” ujar Amien. (DETIK.com/ROS/DIK)
