BANGKALAN, koranmadura.com – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Abdurrahman Tahir, mempertanyakan kinerja Dinas Sosial setempat dalam melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah dianggarkan pada tahun 2019.
Hal itu setelah diketahui anggaran untuk Verval KPM di Bangkalan menghabiskan dana sebesar Rp 1,4 miliar. “Kami pertanyakan anggaran Rp 1,4 M di tahun 2019 ini yang diperuntukkan melakukan Verval data KPM untuk program BPNT,” katanya.
Abdurahaman menduga, anggaran Rp 1,4 miliar tersebut tidak digunakan secara serius oleh pihak Dinsos. Hal itu dibuktikan dengan data KPM yang digunakan untuk program BPNT merupakan data tahun 2015.
“Mestinya jika memang digunakan dengan baik anggaran tersebut maka data KPM untuk program BPNT tidak menggunakan data yang 2015, tapi data yang baru dan sudah di cek secara teliti,” jelasnya.
Menanggapa hal tersebut, Sekretaris Dinsos Bangkalan, Iwan Setyawan menepis dugaan adanya penyalahgunaan angaran sebesar Rp 1,4 miliar untuk kegiatan Verval.
“Kami sudah menggunakan anggaran Rp 1,4 miliar untuk kegiatan Verval sesuai dengan anggaran yang sudah ada,” katanya.
Sampai saat ini, anggaran tersebut masih terserap sebesar Rp 300 juta. Menurut Iwan, setiap desa ada dua petugas yang akan melakukan Verval data.
“Saat ini masih dalam tahapan awal, kami sudah melakukan Bimtek menghabisakan anggaran 100 juta, cetak blanko 150 juta dan sisanya untuk hal-hal lainnya, sedangkan sisanya untuk uang jasa petugas yang di bawah dan keperluan-keperluan lainnya” katanya.
Iwan menambahkan, dari anggaran Rp 1,4 miliar tersebut, terdapat angaran sebesar Rp 900 juta yang akan dibuat honor sebagai uang jasa kepada petugas yang ada di setiap desa
“Kalau untuk petugas yang ada di desa kurang lebih sekitar Rp 900 juta,” katanya. (MAIL/ROS/VEM)
