SUMENEP, koranmadura.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, berharap semua instansi terkait dapat bersinergi dalam mengatasi persoalan bencana kekeringan. Termasuk pemerintahan di tingkat desa.
Kepala BPBD Sumenep, Abd. Rahman Riadi mengatakan, penanganan bencana kekeringan, khususnya yang bersifat jangka panjang, perlu dukungan banyak pihak. Tidak bisa hanya ditangani BPBD.
Pemerintahan di tingkat desa, khususnya yang memang menjadi langganan bencana kekeringan, bisa melakukan intervensi dengan mengalokasikan anggaran dari dana desa (DD).
“Karena di dalam Permendes disebutkan, bahwa dana desa bisa digunakan untuk penanggulangan bencana di tingkat desa. Termasuk bencana kekeringan,” ujar mantan Sekretaris Bappeda Sumenep ini.
Dengan DD, sambung dia, pemerintahan di tingkat desa bisa membeli tandon, melakukan pengeboran, perpipaan dan lain sebagainya untuk mengatasi bencana kekeringan di desa terdampak.
“Sehingga akses terhadap air bersih untuk memenuhi kebutuhannya bisa lebih dekat,” tambah dia.
Sekadar diketahui, saat ini daerah-daerah rawan kekeringan berdasarkan data BPBD Sumenep, baik kering kritis maupun kering langka, tersebar di 10 kecamatan.
Dari 10 kecamatan yang masuk peta rawan kekeringan itu, 24 dusun di 10 desa masuk kategori kering kritis dan sebanyak 38 dusun di 17 desa kering langka. “Mudah-mudahan musim kemarau sekarang tidak lebih lama dibanding musim kemarau sebelumnya,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/SOE/VEM)
