BANGKALAN, koranmadura.com – Komisi D DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, melakukan rapat evaluasi terkait serapan APBD 2019 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jadi mitranya.
Rapat evaluasi itu telah berlangsung Selasa hingga Rabu, 2-3 Juli 2019. Beberapa OPD yang menjadi mitra kerja Komisi D DPRD Bangkalan ialah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; dan Dinas Kesehatan.
Selain itu ada Dinas Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Sosial; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; serta Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
Dari hasil rapat evaluasi tersebut, terungkap serapan anggaran di semua OPD yang menjadi mitra kerja Komisi D tidak sampai 50 persen hingga pertengan 2019 ini.
“Rata-rata serapan anggaran di OPD yang menjadi mitra kerja kami belum sampai 50 persen. Hanya di kisaran 20 sampai 40 persen. Hasil serapannya tidak begitu sesuai dengan harapan kami karena angka tersebut tidak ideal,” kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan.
Penyebab tidak tercapainya target sebagaimana diharapakan Komisi D itu, menurut Hasan karena Persediaan Uang (PU) dan Ganti Uang (GU). Hal itu dinilainya sebagai alasan klasik.
“Rata-rata alasan OPD yang jadi mitra kami itu karena PU dan GU. Selain itu ada sistem baru yang ada di OPD sehingga itu juga menjadi kendala” tambah politisi PPP tersebut.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa, OPD yang paling rendah serapan anggarannya yaitu dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. OPD tersebut sejauh ini hanya mampu menyerap anggaran 2019 sebesar 20 persen.
“Dinas yang paling rendah menyerap anggaran itu DKBP3A. Dinas tersebut hanya mampu menyerap anggaran 20 persen. Sedangkan dinas yang lain hanya di atas 30%” ujar dia.
Selebihnya, Hasan berharap kepada OPD yang menjadi mitra kerja komisinya agar di akhir tahun nanti bisa menyerap anggaran 100 persen. Sehingga tidak terjadi pemotongan dari pemerintah pusat.
“Semoga di akhir tahun 2019 nanti terserap semua anggarannya. Agar tidak dipotong oleh pusat,” pungkasnya, seraya berharap. (MAIL/FAT/VEM)
