SUMENEP, koranmadura.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) berang setelah mendapat respons kurang menyenangkan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sumenep.
DPKS merasa tidak diberi ruang oleh Kacabdin Provinsi Jawa Timur, Sugiono Eksantoso, untuk ikut terlibat melakukan monitoring masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun 2019 yang sedang berlangsung.
Sekretaris DPKS, Mohammad Suhaidi menuturkan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima arahan dari Dewan Pendidikan Jawa Timur untuk ikut melakukan monitoring dan mengawal MPLS tingkat SMA sederajat secara partisipatif.
“Itu disarankan oleh DP Jatim karena DP Jatim tidak mungkin mencover semua kabupaten/kota. Sehingga DP kabupaten/kota diarahkan bisa ikut serta melakukan dengan catatan berkoordinasi dengan Kacabdin,” ungkapnya, Selasa, 16 Juli 2019.
Menindaklanjuti arahan tersebut, lanjut Suhaidi, pihaknya sudah membentuk tim dan menyiapkan instrumen untuk melakukan monitoring MPLS tingka SMA sederajat di kabupaten paling timur Pulau Madura.
DPKS juga telah mencoba berkoordinasi dengan Kacabdin. Karena waktunya mepet, pihaknya koordinasi melalui pesan WhatsApp. “Tapi apa jawaban Pak Kacabdin? Menurutnya DPKS tidak perlu (terlibat) karena Moniv SMA-SMK sudah ada yang melakukan,” ungkapnya.
“Bahkan dengan bahasa yang menurut saya kurang pas, (Kacabdin) menyuruh DPKS untuk melakukan Moniv SMP-SMP saja, karena masih banyak, katanya. Padahal di sisi lain kami dapat arahan dari DP Jatim,” tambahnya.
Berangkat dari hal itu, DPKS mempertanyakan sikap Kacabdin Provinsi Jatim yang kurang responsip. “Pertanyaannya adalah mengapa ketika DPKS ingin membantu melakukan pengawasan, Pak Kacabdin justru tertutup? Ini ada apa? Ada apa sebenarnya?,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sumenep belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui telefon selulernya yang bersangkutan belum merespons. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApps. (FATHOL ALIF/SOE/DIK)
