BANGKALAN, koranmadura.com – Hingga saat ini, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menjadi yang terendah meyerap anggaran, yaitu sebesar 20 persen.
Hal tersebut membuat ketua Komisi D, DPRD Bangkalan, Nur Hasan merasa kecewa. Menurutnya, realisasi serapan anggara sebesar 20 persen tidak sesuai dengan harapan ideal, yakni 50 persen.
“Terus terang kami kecewa ketika melihat prestasi realisasinya 20 persen. Jadi selama pertengahan tahun ini apa yang dilakukan, jika hanya menyerap 20 persen,” ungkapnya, Sabtu, 13 Juli 2019.
Menurutnya, jika serapan anggaran DKBP3A hingga Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tidak menunjukkan perkembangan, pihaknya akan merekomendasikan untuk dilakukan evaluasi kepada pemerintah pusat.
“Jika setelah PAK ini masih belum ada perkembangan yang signifikan untuk pihak DKBP3A, maka terpaksa kami akan merekomendasikan untuk di evaluasi,” katanya.
Sebelumnya, kepala DKBP3A R. Amina Rachmawati menyampaikan, tidak ada kendala yang signifikan ketika serapan anggaran di dinasnya masih sebesar 20 persen. Namun pihaknya mengaku kesulitan menyerap anggaran yang ada, sebab anggaran tersebut bersumber dari DAK yang dananya agak besar.
“Tida ada kendala, karena prosesnya kegiatan dari dinas kami bisa terlaksana setelah pemilu 2019 kemaren” kata, Ati, sapaan akrabnya R. Amina Rachmawati.
Namun pihaknya optimistis dinas akan menyerap anggaran tahun ini dengan baik. “InsyaAllah dengan dukungan dari berbagai pihak, kami bisa menyerap anggaran di tahun 2019 ini dengan maksimal” katanya. (MAIL/ROS/DIK)
