SUMENEP, koranmadura.com – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sumenep, Sugiono Eksantoso, menanggapi pernyataan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) yang merasa tak mendapat respons positif.
Secara tegas, Sugiono menyatakan pihaknya tidak akan pernah memberikan izin kepada DPKS untuk cawe-cawe melakukan monitoring dan evaluasi masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
“Yang jelas saya tidak akan memberikan izin kepada DPKS. Karena ini ranahnya provinsi,” kata dia dihubungi melalui sambungan telefon selulernya, Selasa, 16 Juli 2019.
Menurut dia, ada Tim Monev yang turun ke SMA-SMK di Kabupaten Sumenep. Di antaranya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, BKD Provinsi Jatim, serta Bakorwil dan Pengawas.
“Jadi sudah banyak Tim Moniv yang turun. Belum lagi Cabdin sendiri. Jadi saya tidak akan pernah mengizinkan. Kalau sebatas koordinasi monggo. Tapi kalau Moniv, tidak bisa. Lagian untuk siapa?,” tegasnya.
Daripada cawe-cawe Moniv SMA-SMK di kabupaten paling timur Pulau Madura, menurut dia sebaiknya DPKS melakukan Moniv untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurut dia di Sumenep masih banyak SD dan SMP yang perlu mendapat perhatian serius. Termasuk di kepulauan. “Coba SD dan SMP itu datangi. Jangan ke SMA-SMK. Itu salah kamar,” tambah dia.
Kalau memang mau memperbaiki kualitas pendidikan Sumenep, menurut dia mestinya sekolah-sekolah yang dipilih bukan sekolah-sekolah yang sudah maju. Seperti SMAN 1 Sumenep, SMA 2, SMK Kalianget dan SMK Sumenep.
“Kalau mau datang ke Masalembu. Ayuk saya berikan itu kalau mau memperbaiki kualitas pendidikan di Sumenep. Ayuk berpikir bagaimana pendidikan di Masalembu, Sapeken supaya bagus. Saya sekarang di Kangean ini. Bukan auditor atau pengawas boro-boro mau ikut memeriksa. Lucu itu!” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPKS, Mohammad Suhaidi menuturkan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima arahan dari Dewan Pendidikan Jawa Timur untuk ikut melakukan monitoring dan mengawal MPLS tingkat SMA sederajat secara partisipatif.
“Itu disarankan oleh DP Jatim karena DP Jatim tidak mungkin mencover semua kabupaten/kota. Sehingga DP kabupaten/kota diarahkan bisa ikut serta melakukan dengan catatan berkoordinasi dengan Kacabdin,” ungkapnya, Selasa, 16 Juli 2019.
Menindaklanjuti arahan tersebut, lanjut Suhaidi, pihaknya sudah membentuk tim dan menyiapkan instrumen untuk melakukan monitoring MPLS tingka SMA sederajat di kabupaten paling timur Pulau Madura.
DPKS juga telah mencoba berkoordinasi dengan Kacabdin. Namun karena waktunya mepet, koordinasi itu dilakukan melalui pesan WhatsApp. “Tapi apa jawaban Pak Kacabdin? Menurutnya DPKS tidak perlu (terlibat) karena Moniv SMA-SMK sudah ada yang melakukan,” ungkapnya.
“Bahkan dengan bahasa yang menurut saya kurang pas, (Kacabdin) menyuruh DPKS untuk melakukan Moniv SMP-SMP saja, karena masih banyak, katanya. Padahal di sisi lain kami dapat arahan dari DP Jatim untuk ikut melakukan monitoring,” tambahnya.
Berangkat dari hal itu, DPKS mempertanyakan sikap Kacabdin Provinsi Jatim yang kurang responsip. “Pertanyaannya adalah mengapa ketika DPKS ingin membantu melakukan pengawasan, Pak Kacabdin justru tertutup? Ini ada apa? Ada apa sebenarnya?,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/SOE/DIK)
