BANGKALAN, koranmadura.com – Salah satu penyebab menurunnya kesadaran masyarkat untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) di Bangkalan di antaranya terbatasnya petugas penyuluh lapangan.
Tercatat data yang diperoleh dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan bahwa pada tahun 2017 tingkat kesadara masyarakat ikut program KB sebesar 72,97%.
Disusul pada tahun 2018, tingkat kesadaran masyarakat ikut program KB sebesar 71,99%, sementara pada 2019 sebesar 67,88%. Artinya dari data tersebut tingkat kesadaran masyarakat ikut KB cenderung menurun.
Kepala DKBP3A Bangkalan, R. Amina Rachmawati menyampaikan, pihaknya memiliki 80 petugas penyuluh yang terjun ke lapangan. Namun jumlah petugas tersebut tidak sesuai dengan jumlah desa yang ada di Bangkalan.
“Di Kabupaten Bangkalan terdiri dari 273 desa, sedangkan idealnya satu petugas penyuluh KB memegang 4 atau 5 desa, namun fakta di lapangan satu petugas bisa memegang 6-7 desa,” jelasnya, Senin, 8 Juli 2019.
Rachmawati memaparkan, pihaknya tidak memiliki leluasa untuk melakukan rekrutmen petugas, karena bukan wewenangnya. Menurutnya, rekrutmen merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Perekrutan petugas ini kami tidak bisa melakukan perekrutan sendiri, melainkan proses rekrutmen ini melalui pemerintah pusat beda dengan dulu yang diberik kewenangan kepada kami,” katanya.
Rachmawati berharap, dengan keterbatasan petugas penyuluh program KB yang terjun ke setiap desa, pihaknya bisa bekerja maksimal untuk memberikan kesadaran terkait pentingnya ikut program KB.
“Walaupun putugas kami terbetas yang ada dilapangan, kami tetap berusaha bekerja secara maksimal dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tandasnya. (MAIL/ROS/VEM)
