BANGKALAN, koranmadura.com – Komis D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Jumat, 5 Juli 2019.
Pemanggilan TKSK itu untuk diminta keterangan terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT yang sampai saat ini menjadi masalah.
Abdurrahman Tahir, Anggota momisi D, DPRD Bangkalan menyampaikan, dari pemanggilan yang dilakukan, pihaknya menemukan beberapa keluhan yang disampaikan oleh pihak TKSK.
“Masak pihak Dinas Sosial (Dinsos) meminta bantuan untuk kepada TKSK menyebarkan surat undangan kepada KPM di setiap kecamatan tanpa ada akomodasi, bahkan surat undangannya yang dikasih hanya satu lembar dan terus suruh foto kopi sendiri,” katanya.
Abdurrahman menegaskan, di tahun 2019 pihaknya sudah menganggarkan untuk kegiatan Verifikasi dan Validasi (Verval) Di Dinsos. Jadi, lanjut Abdurrahman, yang berkaitan dengan kegiatan Verval seperti mengundang KPM tersebut sudah ada anggarannya.
“Anggaran kegiatan Verval ini tidak tanggung-tanggung ditahun 2019, kami menganggarkan kegiatan ini sebesar 1,4 Miliar di Dinsos” katanya.
Pihaknya juga akan melakukan pemanggilan kepada Dinsos untuk meminta pertanggungjawaban anggaran kegiatan Verval 2019 yang begitu fantastis. Sebab, menurutnya, antara anggaran dan kinerjanya jauh berbeda.
“Kami akan atur waktu dulu, sebentar lagi kami akan panggil pihak disos, karena kebetulan ada kegiatan hearing maka kami barengakan saja nanti” katanya. (MAIL/ROS/DIK)
