PAMEKASAN, koranmadura.com – Kekurangan air bersih di sejumlah wilayah terdampak bencana kekeringan sudah dirasakan lebih dari satu bulan terakhir oleh warga. Namun, hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum bisa kirim bantuan air bersih gratis.
Bahkan, aksi tanggap darurat bencana kekeringan berupa pendistribusian air bersih diperkirakan masih dimulai pada awal Agustus 2019. Alasannya, karena surat keputusan (SK) penanggulangan kekeringan masih ada di meja bupati dan belum ditandatangani.
Kepala BPBD Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan penanganan krisis yang tengah dialami masyarakat terdampak, karena masih menunggu SK dari Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, sebagai landasan hukumnya.
“Kalau SK penanggulangan bencana kekeringan dari pak bupati sudah turun, kami akan bergerak mendistribusikan bantuan air bersih gratis, ke masyarakat terdampak. Kami perkirakan awal Agustus sudah mulai penyalurannya,” kata Akmalul Firdaus.
Dijelaskannya, hasil dari pemetaan yang dilakukannya cakupan wilayah terdampak bencana kekeringan musim kemarau tahun ini akan dirasakan di 11 kecamatan dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.
“Waktu yang kami rencanakan dalam pendistribusian air sebagai penanganan kekeringan itu selama dua bulan, pada Bulan Agustus dan September. Kami akan bekerjasama dengan PDAM untuk penyedian air dan pengirimannya,” katanya. (ALI SYAHRONI/SOE/VEM)
