PAMEKASAN, koranmadura.com – Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diniai tidak serius dalam upaya mencegah peredaran narkoba. Banyaknya anggaran di 2018 yang tak terserap dianggap sebagai salah satu indikatornya.
Catatan koranmadura.com, dari data Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Pamekasan, peredaran narkoba yang berhasil diungkap di 2017 sebanyak 47 kasus dengan 59 tersangka. Kemudian 2018 meningkat menjadi 64 kasus dengan 92 pelaku.
“Pamekasan darurat narkoba. Semakin lama peredaran narkoba di Pamekasan semakin luas dan penggunanya terus bertambah tiap tahun. Tapi di sisi lain, BNK justru tidak bekerja keras untuk memerangi itu. Anggaran yang disediakan malah tidak terpakai untuk upaya pencegahan,” kata anggota DPRD Pamekasan, Ismail.
Anggaran untuk BNK Pamekasan tahun lalu sebesar Rp 500 juta. Namun dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati 2018, masih ada anggaran sekitar Rp 200 juta yang tidak dipakai dan dikembalikan ke Kasda.
Pihaknya berharap kondisi seperti itu tidak terjadi di 2019. BNK harus lebih gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba dengan segala dampak buruknya pada semua lapisan masyarakat.
Anggaran yang telah diplot di APBD 2019 harus lebih dimaksimalkan dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Agar pengguna narkoba di Pamekasan tidak makin bertambah.
“Persoalan narkoba di Pamekasan harus ditangani serius dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Karena kami perhatikan, peredaran narkoba kini sudah menyentuh semua lapisan masyarakat,” kata Politikus Partai Demokrat itu.
Terkait hal ini, sebelumnya Ketua BNK Pamekasan, Raja’e mengatakan sekarang pihaknya hanya memiliki wewenang pencegahan, sosialisasi, komunikasi, serta menjalin interaksi dengan beberapa lembaga terkait dalam upaya penyadaran bahaya dan dampak buruk narkoba. BNK tidak bisa langsung melakukan penindakan.
“Dari itu semoga ke depan bisa memiliki BNN Kabupaten Pamekasan yang sifatnya mandiri. Sehingga bisa melakukan pencegahan sekaligus penindakan dengan cepat,” kata pria yanh Wakil Bupati Pamekasan itu.
Menurut dia, saat ini usaha Pemkab Pamekasan sudah hampir terwujud untuk memiliki BNN Kabupaten. Kesipannya sudah sekitar 80 persen. “Kami hanya membutuhkan kantor dan perlengkapan lainnya. Kalau itu sudah ada, kemungkinan besar kita sudah memiliki BNN di Pamekasan,” katanya. (ALI SYAHRONI/FAT/DIK)
