SUMENEP, koranmadura.com – Bupati Sumenep A. Busyro Karim enggan memberikan komentar terkait dugaan pemotongan bantuan dana Kapitasi di Puskesmas Pragaan, Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Bahkan orang nomor satu di Kabupaten Sumenep itu tidak merespons meski dicecar beberapa pertanyaan seputar dugaan pemotongan dana bantuan transfer APBN oleh media di halaman Kantor Bupati. Saat itu Busyro terkesan menolak dengan cara melambaikan tangan.
Sementara penyelidikan kasus tersebut tetap berlanjut. Saat ini korps baju cokelat itu bakal melakukan audit. Itu untuk memastikan penggunaan dana Kapitasi, termasuk pemotongan yang diduga dilakukan oknum Puskesmas.
“Perlu kami lakukan audit pada kasus dugaan pemotongan dana Kapitasi ini,” kata AKP Tego S. Marwoto, Kasat Reskrim Polres Sumenep.
Dikatakan, proses audit diperlukan guna mendalami perkara itu. Sebab, kata dia, dari hasil pemeriksaan dana yang diduga dipotong itu digunakan untuk membayar pegawai sukarelawan (sukwan). Dimana pegawai tersebut berjumlah 104 orang. Sehingga, perlu dikalkulasi angkanya.
“Kan perlu diaudit 104 orang menghabiskan berapa duit, lalu sisanya kemana. Termasuk, kabarnya mengalir ke dinkes. Pemotongan anggaran tetap tidak diperbolehkan,” katanya dengan media.
Tidak hanya itu, terang Tego, dari hasil itu juga bisa ditentukan kerugian negara dalam kasus tersebut. “Intinya, penghitungan anggaran atas pemotongan dana itu berapa, lalu kemana dan berapa kerugiannya,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya terus mendalami kasus ini. Sejumlah saksi sudah diperiksa, mulai dari bidan, pegawai hingga kepala Puskesmas.
“Sejumlah saksi yang diduga mengetahui sudah kami periksa intens,” tukasnya.
Sebelumnya, dikabarkan tiga Pegawai Puskesmas Pragaan terjaring OTT. Dia adalah M, K, dan P. Hanya saja, mereka dilepas dengan status sebagai saksi. Ini berkaitan dengan dugaan pemotongan dana Kapitasi yang dilaporkan LSM beberapa waktu lalu.
Informasi lain menyatakan jika dugaan pemotongan transfer APBN itu telah berlangsung sejak 2018 lalu. (JUNAIDI/ROS/VEM)
