PAMEKASAN, koranmadura.com – Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ismail berbicara soal imbas kekosongan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Menurut Ismail, dampak kekosongan jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini diisi pelaksana tugas (Plt) menganggu kinerja pemerintahan.
“Kekosongan pimpinan OPD dampaknya luar bisa. Kinerja pemerintahan tidak maksimal,” kata Ismail, Selasa, 13 Agustus 2019.
Karenanya politikus Demokrat tersebut mendesak pemerintah segera melakukan lelang jabatan untuk pengisian kokosongan jabatan yang dialami sejumlah OPD di Pamekasan.
“Kami selalu mewanti-wanti agar pengisian kekosongan jabatan ini disegerakan, sehingga program di semua OPD terlaksana sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, terdapat 10 pimpinan OPD diisi Plt. Masing-masing Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM, Bakesbangpol.
Menurut Sekda Pamekasan, Totok Hartono, pimpinan OPD dijabat Plt. karena ditinggal pensiun dan mutasi jabatan yang dilakukan waktu lalu.(RIDWAN/ROS/VEM
