SUMENEP, koranmadura.com – MH. Said Abdullah yang sekarang menjadi Wakil Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua Bidang Perkonomian DPP PDI Perjuanhan akan mencoba mengusulkan agar sebagian dana desa, setidaknya 50 persen, untuk koperasi desa.
Politisi senior PDI Perjuanhan asal Sumenep itu ingin pemerintah desa mulai berpikir untuk membentuk dan menghidupkan koperasi dengan memberikan modal yang dialokasikan dari dana desa.
Karena menurut dia, koperasi merupakan salah satu wujud dan implementasi dari konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Kami akan mencoba mengusulkan agar sebagian dana desa, setidaknya 50 persen dari dana desa itu, bisa masuk dalam nota keuangan RAPBN 2020 yang akan disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 16 Agustus 2019,” ujarnya.
Namun demikian, jika usulan tersebut diterima, dia mengaku tidak ingin koperasi itu nantinya disamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau sebatas usaha simpan-pinjam.
“Jadi tolong bedakan antara koperasi dengan badan usaha milik desa. Bedakan pula koperasi dengan usaha simpan pinjam. Di koperasi ini harus ada kebersamaan. Ada pemberdayaan. Ada semangat gotong royong. Bayangkan kalau di setiap desa koperasinya hidup dan menghidupi anggotanya, tentu akan menjadi kekuatan ekonomi luar biasa,” tegasnya.
Sekadar diketahui, beberapa hari lalu MH. Said Abdullah mendapat mandat sebagai Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali.
Ia menjadi satu-satunya warga Madura yang menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan. Karenanya Said mohon doa warga Madura agar bisa mengemban amanat tersebut.
“Sungguh, ini sebuah amanah yang berat bagi kami. Ini sebuah kepercayaan sekaligus tantangan yang harus dipertanggungjawabkan. Kami wajib dan akan bekerja selurus-lurusnya dalam mengemban amanah tersebut,” pungkasnya. FATHOL ALIF/ROS/VEM
