PAMEKASAN, koranmadura.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan aksi demo ke kantor DPRD setempat, Jum’at, 20 September 2019.
Baca: PMII Demo Kantor DPRD Pamekasan, Tuntut KPK Tak Tebang Pilih Tuntaskan Kasus Korupsi
Selain berorasi dan membawa sejumlah poster, massa PMII juga membawa sejumlah tuntutan ke wakil rakyat. Di antaranya, PMII minta DPRD memberikan rekomendasi agar KPK profesional bekerja.
“Kami dukung KPK, tetapi jangan tebang pilih,” kata Ketua Cabang PMII Pamekasan, Lian Pawahan.
Selain itu, PMII juga minta KPK segera menuntaskan kasus lama yang mangkrak. Menurut Lian Pawahan, banyak kasus di KPK belum tuntas, tersangkanya juga tak jelas. “Kasus lama masih belum jelas. Kami meminta segera tuntaskan kasus korupsi yang mangkrak itu,” tambahnya.
Selain dua tuntutan itu, PMII juga meminta kepada KPK tak tebang pilih dalam memberantas korupsi. “Jadi bagaimana pemberantan korupsi bisa optimal dalam melakukan pencegahan kasus korupsi ini, jangan sampai ada oknum yang bermain dan usir taliban dari KPK,” tegasnya.
Menanggapi itu, anggota DPRD Pamekasan, Al Anwari didampingi Ismail dan Hamdi merespons positif terhadap aspirasi yang disampaikan PMII. Al Anwari menyarankan agar PMII melengkapi sejumlah tuntutan sebelum DPRD kirimkan ke pusat.
“Silakan tuntutan itu ditandangani semua, baik dari ketua komisariat, rayon dan sebagainya. Bahkan kalau perlu aliansi se-Madura, silakan tidak ada persoalan, dan berikan ke kami. Nanti kami kirimkan ke Pusat,” katanya.
Sebelumnya, anggota DPRD Pamekasan, Al Anwari berjanji akan menyampaikan tuntutan PMII ke pusat.
“Kami terima dulu tuntutannya. Kami sampaikan dari awal sampai akhir, kami mendukung, namun kami yang di daerah cuma bisa menyampaikan, karena semua keputusan ada di Jakarta, kita kirim ke Jakarta,” jelas Al Anwari. (SUDUR/SOE/DIK)
