BANGKALAN, koranmadura.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam perguruan tinggi di Bangkalan menggelar audiensi di kantor DPRD setempat, Jumat, 27 September 2019. Mereka menyoroti masalah kesejahteraan, keamanan dan lingkungan hidup yang tak kunjung usai.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Alfiyatul Khairiyah menyampaikan, kepastian naiknya iuran BPJS Kesehatan yang diumumkan pemerintah membuat masyarakat resah. Sementara warga, menurutnya, masih banyak yang hidup dalam kategori ekenomi menengah ke bawah.
“Kenaikan (iuran BPJS Kesehatan, red) ini menjadi jeritan masyarakat, sedangkan pemerintah seakan tak memperdulikan,” kata Ria, sapaan akrab Alfiyatul Khairiyah.
Tidak hanya soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Ria juga menyorot masalah lingkungan hidup. Menurut dia, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat perlu dipertanyakan kinerjanya. Sebab, lanjut Ria, sudah dua tahun ini dewan telah menyetujui anggaran untuk pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang tak kunjung ada kejelasan. Sedangkan TPA yang dimiliki oleh pemerintah daerah saat ini sudah over load, alias penuh.
“Dewan perlu mendesak pihak DLH agar segera secepatnya pembuatan TPA baru, agar TPA yang sudah ada tidak semakin membeludak,” katanya.
Tak hanya itu, Ria juga menyesalkan masalah pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang terkesan lama. Hal tersebut, kata Ria, membuat warga Bangkalan bolak-balik dari rumahnya ke Dispendukcapil yang hal itu amat menyita energi dan waktu.
“Lamanya pengurusan administrasi kependudukan ini membuat masyarakat bolak-balik, sehingga mereka mengeluarkan uang banyak untuk uang trasportasi,” tuturnya.
Selain itu, dia juga mempersoalkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, data yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) setempat tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Bahkan dia menuding, warga yang mendapatkan bantuan PKH tersebut hanya orang terdekat dari kepala desa saja. “Kami merasa kasihan kepada masyarakat miskin tapi tidak mendapatkan Bansos,” katanya.
Selain itu, Ria juga mempermasalahkan penerangan jalan umum di Bangkalan yang acapkali digunakan oknum tak bertanggungjawab untuk melancarkan aksi kejahatan.
Menurut Ria, penerangan jalan masih belum bisa menyentuh ke pelosok desa. Sedangkan salah satu cara untuk menjaga keamanan adalah memberikan penerangan di sepanjang jalan.
“Penerangan jalan masih minim di Bangkalan, jadi wajar jika keamanan di Bangkalan masih belum kondusif,” paparnya.
Oleh karena itu, Ria meminta agar DPRD setempat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan. Selain itu, Ria juga mendesak dewan supaya memanggil dinas terkait untuk diingatkan, sehingga kinerjanya bisa lebih ditingkatkan lagi.
“Kami meminta anggota dewan mengawasi kinerja para pihak dinas di Bangkalan, agar permasalah ini tidak terulang kembali,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Hosyan berjanji, akan menyampaikan semua aspirasi mahasiswa kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami akan panggil setiap OPD terkait untuk menyampaikan aspirasi massa audiensi ini,” janjinya.
Di akhir audiensi, mahasiswa meminta dewan untuk membubuhkan tanda tangan secara tertulis, bahwa pihak DPRD akan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada Dinas terkait. (MAHMUD/ROS/DIK)
