BANGKALAN, koranmadura.com – Puluhan masyarakat Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang tergabung dalam Bangkalan Aktivis Club (BAC) melakukan demonstrasi ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Jumat, 13 September 2019.
Kedatangan mereka ingin mempersoalkan tahapan pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di beberapa desa di Bangkalan yang tidak prosedural.
Koordinator Lapangan (Korlap) Moh. Arifin menyampaikan bahwa Pihak DPMD dinilai tidak serius dalam mengawal proses pengisian BPD secara serentak ini. Menurutnya,banyak permasalahan di desa-desa yang melaksanakan pengisian BPD, namun pihak DPMD seakan acuh tak acuh.
“Banyak permasalahan di desa-desa yang malaksanakan pemilihan BPD, tapi anehnya DPMD diam saja,” kata Arifin, sapaan akrabnya, dengan suara lantang.
Lanjut Arifin, ada beberapa desa yang melaksanakan pengisian BPD, namun anehnya, panitia seleksi tidak jelas. Bahkan kata Arifin, ketua tim seleksinya tidak punya wewenang dalam melaksanakan tugasnya, karena masih ada di bawah naungan kepala desa.
“Desa yang tidak jelas panitianya salah satunya seperti Desa Lerpak, Kemuning, Durjen, Mandung, Batokorogan,” jelasnya.
Selain itu, agar menjaga kondusifitas yang terjadi di lapangan, maka Arifin mendesak pihak DPMD agar menghentikan sementara proses pemilihan BPD tersebut.
“Hentikan semua proses dan tahapan penjarigan BPD di Bangkalan, dan perbaiki sistem dan mikanisme pemilihan BPD,” teriaknya.
Sementara Kabid pemerintahan desa, DPMD Bangkalan, Amir Lutfi berjanji akan menampung semua aspirasi para demonstran, namun pihaknya butuh waktu untuk melakukan pemeriksaan ke desa-desa yang diduga tidak prosedural.
Selain itu pihaknya meminta data-data nama desa yang tidak prosedural tersebut. Ia juga berjanji akan memanggil desa-desa tersebut untuk diminta klarifikasi.
“Kami meminta nama-nama desa yang melanggar proses pemilihan BPD, dan dibuatkan surat pengaduan ke kami” katanya.
Demo Kantor Pemkab
Tak puas dengan jawaban pihak DPMD Bangkalan, para demosntran tersebut juga melakukan demo ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Wakil Bupati Bangkalan, Mohni menanggapi permintaan para demonstran terkait pemberhentian sementara proses pemilihan BPD serentak di Bangkalan. Menurutnya pemberhentian proses tersebut akan melihat kondisi yang terjadi di lapangan.
“Jika kondisi di lapangan masih memungkinkan kondusif maka proses pemilihan tetap dilanjut. Jika memang tidak, mungkin kami pertimbangkan,” katanya (MAHMUD/SOE/VEM)
