SAMPANG, koranmadura.com – Tidak hanya sekadar ingin menagih sikap tegas Gubernur Jawa Timur khofifah Indar Parawansa, ribuan petambak garam madura yang berangkat aksi ke gedung Pemprov Jatim, juga menyoroti dugaan adanya mafia garam.
“Ada lima hal yang kami soroti, yaitu optimalisasi penyerapan, kelayakan harga, standarisasi mutu, sisa kuota impor tahun 2019 harus ditiadakan dan bukti serapan yang terindikasi manipulatif,” ujar Aufa Marom, salah seorang koordinator aksi Forum Petani Garam Madura (FPGM), Rabu, 4 September 2019.
Selain itu, pihaknya juga hendak menyampaikan sikap keberatan atas pernyataan Presiden RI Jokowi saat berkunjung ke tambak garam di Kupang, NTT tanggal 21 Agustus 2019 lalu, yang menyatakan kualitas garam Madura lebih jelek dari garam NTT dan garam Impor hanya berdasarkan contoh garam yang ditunjukkan pihak panitia. Sebab menurutnya, sangat miris karena sampel yang diajukan di NTT merupakan pembohongan publik dan tembakan tanpa peluru yang melukai hati petambak garam Madura.
“Perlu ada pertanggungjawaban siapa dan apa maksud dari pengajuan sampel garam jelek yang mengatasnamakan garam Madura. Petambak garam Madura sudah lelah, jangan lantas dihina lagi. Petambak garam Madura sudah sabar, saatnya pemerintah harus sadar dan mafia garam lekas dibongkar,” pintanya sambil mengeluh.
Pihaknya juga mengatakan, keberangkatan FPGM ke kantor Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara beberapa pabrikan pengolah garam dengan mitra pemasoknya pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu di Jakarta yang dirasakan belum maksimal hingga masa panen raya. (MUHLIS/ROS/DIK)
