SUMENEP, koranmadura.com – Pimpinan DPRD Sementara Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diminta untuk fokus pada tugas yang diembannya saat ini. Meski 50 wakil rakyat di gedung parlemen itu telah menerima gaji perdana di periode 2019-2024, namun pembentukan fraksi hingga kini tak kunjung usai.
Permohonan itu disampaikan oleh Anggota DPRD Sumenep lintas partai. Dalam komunitas itu terdapat Anggota DPRD dari Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem.
“Kami harap pimpinan dewan dalam menjalankan tugasnya selaras dengan PP 12 tahun 2018,” kata Darul Hasyim Fath, salah seorang anggota DPRD Sumenep dari PDI Perjuangan, Rabu, 4 September 2019.
Dikatakan, dalam PP Nomor 12 tahun 2018 tugas utama Pimpinan DPRD sementara adalah memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif dan memfasilitasi pembentukan fraksi.
“Jangan sampai ada kesan pembiaran kesementaraan berlarut. Jika itu terjadi, maka kita semua akan terus terbelenggu dengan sifat kesementaraan ini. Sehingga apa yang menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat tidak akan jalan secara maksimal,” jelasnya.
Senada dikatakan oleh Anggota DPRD Sumenep dari Partai Nasdem, Akis Jasuli. Oleh sebab itu pihaknya meminta agar pembentukan fraksi dan pimpinan definitif segera dilakukan. “Itu patut disegerakan,” jelasnya.
Beberapa waktu lalu, Pimpinan DPRD Sementara mendapat penilaian negatif, karena dianggap telah melampaui kewenangan karena melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Legislatif terkait dalam menyikapi gejolak Perbup Pilkades serentak 2019.
RDP yang berlangsung di Sekretariat DPRD Sumenep, Rabu, 28 Agustus 2019 itu diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Moh. Ramli. Saat itu RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Sumenep sementara Hamid Ali Munir. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Sumenep sementara, Indra Wahyudi, serta sejumlah anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Ada kesan melampaui kewenangan sebagai pimpinan sementara. Sebab, RDP itu sudah sifatnya eksternal,” kata Syafrawi, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Sumenep,
Ketua DPRD Sumenep sementara KH. Hamid Ali Munir mengklaim jika rapat yang digelar itu sudah sesuai dengan tupoksinya. Dan, tidak melanggar kepada aturan yang ada, dalam hal ini PP 12 tahun 2018. “Ini kan tidak ada kaitan dengan keuangan negara,” katanya pada sejumlah media saat itu.
Kendati demikian, sambung dia, pertemuan itu hanya sekadar memfasilitasi inisiasi fraksi PKB terkait kisruh Pilkades. “Ya, intinya semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Gak ada yang dilampaui,” tukasnya. (JUNAIDI/DIK/ROS)
