SAMPANG, koranmadura.com – Sebanyak 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan birokrasi Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dilantik sekaligus diambil sumpahnya di pekarangan Dinasti pemakaman Rato Ebuh, Kampung Madegan, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Jumat, 25 Oktober 2019.
Bupati Sampang, Slamet Junaidi mengungkapkan, alasan pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan ditempatkan di tempat terbuka pekarangan Makam Rato Ebuh dan makam pendahulunya karena kesakralannya.
“Alasan saya karena tempat ini sakral sekaligus tempat pesumpahan. Pejabat yang dilantik di sini merupakan pemegang amanah yang besar, jadi nantinya juga dapat menjalankan amanahnya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan acara yang sangat sakral. Di tempat ini pula kami melantik 11 pejabat tinggi pratama,” ungkapnya kepada awak media.
Tidak hanya itu, pelantikan yang dilakukan terhadap pejabatnya yakni bertujuan menyegarkan sekaligus mengisi kokosongan kursi jabatan kepala dinas. “Pelantikan ini juga untuk merefres pejabat-pejabat yang ada,” tuturnya.
Dia berharap, para pejabat yang dilantik bisa lebih meningkatkan kinerjanya serta saling bersinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membangun Kabupaten Sampang yang lebih baik.
Sekadar diketahui, Makam Rato Ebuh (Ratu Ibu) merupakan tempat sakral yang ada di Kabupaten Sampang serta menjadi objek wisata religi.
Selain itu, keberadaan masjid Madegan yang menjadi salah satu masjid kuno di Sampang, turut menambah kesakralan dan kemistisannya karena menjadi tempat ritual pengambilan sumpah pocong yang hingga saat ini dipercaya masyarakat untuk pembuktian diri dari sejumlah persoalan.
Adapun 11 nama pejabat tinggi pratama Sampang yang dimutasi dan dilantik di antaranya:
1. Yuliadi Setiawan, jabatan lama sebagai staf ahli bidang hukum dan pemerintahan dimutasi menjadi kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
2. Sri Andoyo Sudono, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dimutasi menjadi staf ahli bidang hukum dan pemerintahan.
3. Muhammad Zis, jabatan lama sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
4. Abd Hannan, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menjadi Asisten Administrasi Umum (Asisten III).
5. Nurul Hadi, jabatan sebelumnya sebagai asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) menjadi Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A).
6. M Zuhri, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM.
7. Saryono, jabatan lama sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) menjadi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD).
8. Tony Moerdiwanto, jabatan lama sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II).
9. Aji Waluyo, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).
10. Wahyu Prihartono, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) menjadi Kepala Dinas Perikanan (Diskan).
11. Suhartini Kaptiati, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker).
(MUHLIS/ROS/DIK)
