SAMPANG, koranmadura.com – Kekosongan belasan kursi jabatan eselon II dalam tatanan birokrasi Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi salah satu poin penting penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat saat Paripurna, Senin, 14 Oktober 2019.
“Pengisian kursi jabatan yang definitif di eselon II itu sangat penting sekali dalam menjalankan roda pemerintahan. Makanya dari Fraksi PPP memasukan poin itu dalam penyampaian PU Fraksi kami kepada pihak Eksekutif agar segera melakukan pengisian,” jelas Moh Faruq, salah satu anggota Fraksi PPP DPRD Sampang.
Tidak hanya itu, Moh Faruq juga menegaskan, dalam pengisian kursi jabatan di tataran eselon II harus berdasarkan bidang kemampuan dan keilmuannya agar saat menjalankan program pemerintahan berjalan maksimal dan sesuai harapan.
“Itulah salah satu poin rekomendasi penting Fraksi PPP agar dimasukan dalam PU Fraksi sebagai saran dan masukan kepada pemerintah supaya roda pemerintahan berjalan maksimal dan sesuai harapan,” terangnya.
Sementara Bupati Sampang, Slamet Junaidi menyampaikan, pengisian kursi jabatan setara eselon II menurutnya hanya menunggu surat resmi dari Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Nanti kalau sudah selesai akan segera dilantik. Karena memang tidak boleh ada kekosongan jabatan di eselon II,” paparnya.
Namun demikian, pihaknya tidak memungkiri bahwa ada beberapa kursi kepala dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum ditemukan sosok figur yang sesuai.
“Tapi memang, ada beberapa OPD yang belum mendapatkan figur yang pas untuk dijadikan sebagai kepala dinas. Oleh sebab itu, karena tidak menyalahi aturan, maka kami tetap Plt-kan sementara di kursi jabatan itu,” terangnya.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten setempat, ada total sebanyak 13 kursi Jabatan Tinggi Pratama yang mengalami kekosongan dengan rincian eselon IIa satu kursi atau setingkat Sekda.
Kemudian eselon IIb 12 kursi atau setingkat kepala dinas diantaranya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan (Dinkes), Asisten umum, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A), Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker), Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dinas Pertanian dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). (Muhlis/SOE/DIK)
