SUMENEP, koranmadura.com – DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan segera berkirim surat kepada Pemerintah Pusat terkait keluh-kesah para petambak garam yang disampaikan kepada pihaknya, Senin, 14 Oktober 2019.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, usai menemui sejumlah petambak garam dari Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, di ruang Badan Musyawarah.
Politisi PKB itu menyampaikan, berdasarkan informasi dari para petambak, saat ini harga garam rakyat sangat miris. Jauh dari harapan. Jika beberapa tahun lalu harganya masih mencapai jutaan per ton, sekarang hanya Rp 450 ribu per ton.
“Ini merupakan persoalan yang perlu kita kawal bersama. Kami, media dan pihak-pihak lain. Sebagai langkah awal, kami akan segera berkirim surat kepada Pemerintah Pusat,” ujar dia.
Selain itu, pihaknya melalui Komisi II DPRD Sumenep dalam waktu dekat akan memanggil PT. Garam untuk melakukan rapat kerja. Harapannya salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dapat menyerap garam rakyat.
Sebab, selain harganya murah, saat ini serapan garam rakyat juga belum maksimal. “Kami berharap pindahnya Kantor Pusat ke Sumenep juga berdampak positif kepada masyarakat petambak garam,” ungkapnya.
Sebelumnya perwakilan petambak garam, Ubaid mengungkapkan saat ini harga garam di tingkat perusahaan lokal Rp 450 per kilo untuk KW 1. Sedangkan KW 2 Rp 300 dan KW 3 Rp 250. “Bisa dikatakan, dalam dua tahun terkahir harga garam musim ini merupakan titik terendah,” katanya.
Selain harganya yang murah, menurut dia serapan garam rakyat tidak maksimal. Pasalnya perusahaan membatasi pasokan garam rakyat. Sehingga stok garam di tingkat petambak masih melimpah.
“Kalau PT Garam sendiri sekarang sudah melakukan penyerapan. Tahap pertama sebanyak 3.300 ton. Harganya Rp 700 per kilo gram,” ungkapnya. (FATHOL ALIF/SOE)
