SUMENEP, koranmadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tampaknya belum mampu membuat masyarakat mandiri sepenuhnya, terutama dalam bidang ekonomi. Sehingga ketergantungan roda perekonomian masyarakat terhadap program bantuan pemerintah masih tinggi.
Sehingga pada bulan-bulan tertentu, saat program bantuan pemerintah belum dikucurkan, jika dilakukan survei maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan akan tinggi.
“Roda perekonomian kita (masyarakat) ketergantungannya terhadap APBD masih samgat tinggi. Karena apa? Investasi kurang bergerak,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Yayak Nurwahyudi.
Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap program pemerintah, menurut pria yang akrab disapa Yayak ini, ke depan industrialiasi di kabupaten paling timur Pulau Madura harus lebih meningkat.
Menurut dia, dengan meningkatnya industrialisasi di Sumenep, terutama dalam menyerap tenaga kerja, maka roda perekonomian masyarakat tidak akan terlalu tergantung kepada program bantuan pemerintah.
“Seperti buruh rokok. Tidak mungkin, kan, (upahnya) berhenti di bulan-bulan tertentu. Makanya padat karya itu yang kami harapkan terus meningkat,” tambah mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumenep itu.
Di samping itu, industri di bidang pertanian juga perlu ditingkatkan. Sebab selama ini banyak hasil produksi pertanian masyarakat Sumenep dijual mentah. Sehingga harganya pun rendah. Belum sesuai harapan bersama.
“Seperti Silo Jagung dan Klaster Rumput Laut harus dihidupkan. Begitu juga dengan industri rumahan atau pabrikan harus kami tingkatkan,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/ROS/VEM)
