SAMPANG, koranmadura.com – Krisis air bersih di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menjadi salah satu problematika yang selalu muncul setiap tahunnya.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Alan Kaisan menyampaikan, selain bobroknya managemen pengelolaan BUMD PDAM sebagai perusahaan daerah yang mengelola soal air bersih, krisis air bersih juga diketahui dengan meningkatnya desa yang yang terdampak bencana kekeringan.
Oleh sebab itu, salah satu keberadaan sumber mata air di Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, diharapkan mampu mengurangi krisis air besih di Kabupaten Sampang.
“Kami mendengar informasi bahwa di wilayah Desa Batuporo Barat terdapat sumber mata air, namun pengelolaan untuk pemanfaatannya kepada warga belum ada. Makanya hari ini kami ke lokasi untuk memastikan keberadaan sumber mata air serta nanti bagaimana pengelolaannya,” ujar Alan Kaisan usai meninjau langsung lokasi mata air, Sabtu, 26 Oktober 2019.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra ini, wilayah Kecamatan Kedungdung dan Robatal diakuinya merupakan wilayah krisis air bersih di saat musim kemarau. Oleh karenanya, selain sumber mata air di Desa Pangelen, keberadaan sumber mata air baru tersebut akan menjadi sebuah harapan masyarakat setempat terlebih di wilayah Kecamatan Kedungdung dan sekitarnya.
“Nanti informasi keberadaan sumber mata air ini, akan kami bawa ke komisi dan fraksi agar menjadi pembahasan serta nanti kami usulkan penganggarannya supaya tahun depan pengelolaan pemanfaatannya bisa dirasakan masyarakat. Tapi yang menjadi bahan pembahasan kami yaitu menganalisi jumlah debet sumber mata air ini terlebih dahulu, apakah sumber mata air ini hanya mampu memenuhi kebutuhan minimal untuk satu hingga dua desa atau mungkin mampu memenuhi satu kecamatan yang jumlah penduduknya mencapai 90 ribu,” katanya.
Sementara Tokoh Pemuda Desa Batuporo Barat, Jakfar Sodik mengaku, keberadaan sumber mata air yang berada di tanah miliknya sudah ada sejak tahun 80 an. Akan tetapi pengelolaannya masih hanya sekedar dimanfaatkan masyarakat tanpa managemen yang jelas.
“Dulu pemerintah itu hadir, tapi pengelolaan dan pemanfaatannya stagnan, artinya tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Harapan kami, pemerintah bersama DPRD benar-benar hadir serta membangun sumber mata air ini agar pengelolaan dan pendistribusiannya merata serta dinikmati masyarakat,” katanya.
Menurut Jakfar, keberadaan sumber mata air di desanya tentu nantinya akan mengurangi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten terhadap kebutuhan air bersih di saat musim kemarau. Sejauh ini, debet air yang berasal dari sumber mata air tersebut masih mampu mencukupi kebutuhan air bersih warga sekitar pada musim kemarau saat ini.
“Kemarau yang berkepanjangan sekrang, selama tujuh bulan masih mampu memenuhi kebutuhan air warga. Bahkan dimanfaatkan warga Desa Batuporo Timur, Pajeruan, bahkan Desa Kedungdung menggunakan transportasi seadanya,” jelasnya.
Ditanya jika dibutuhkan pemerintah, Jakfar mengaku tidak keberatan apabila keberadaan sumber mata air yang berada di tanah miliknya dihgunakan untuk kebutuhan warga.
“Kalau memang dibutuhkan masyarakat, silahkan. Asalkan pemerintah membangun sarana untuk benar-benar dikelola dan didistribusikan kepada warga,” akunya.
Menurut hematnya, sumber mata air tersebut mampu mencukupi perkiraan mencapai 10 ribu KK, meliputi desa setempat dan beberapa desa sekitar.
“Jika musim kemarau, ada empat desa yang memanfaatkannya. Empat desa itu hampir sekitar 10 ribu KK. Tapi sebelum itu, pemerintah harus mengetahui volume debet air supaya dalam mengelola dan memanfaatkannya untuk masyarakat itu jelas,” terangnya. (MUHLIS/ROS/DIK)
