SUMENEP, koranmadura.com – Uji kepemimpinan bagi ratusan bakal calon kepala desa (Bacakades) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah dilaksanakan kemarin, 2 Oktober 2019.
Baca: 22 Bacakades di Sumenep Tak Ikut Uji Kepemimpinan
Uji kepemimpinan tersebut hanya diberlakukan bagi desa yang Bacakadesnya lebih dari lima orang, sesuai amanat Peraturan Bupati (Perbup) nomor 54/2019 tentang Pilkades atau semacam seleksi tambahan.
Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni Universitas Merdeka (Unmer), Malang.
Kenapa Pemkab Sumenep tidak bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di kabupaten paling timur Pulau Madura?
Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli menjelaskan alasan pihaknya “mengabaikan” perguruan tinggi di Sumenep dan lebih memilih bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Malang itu. Menurut dia pihaknya bekerja sama dengan Unmer karena Pemkab sebelumnya sudah bekerja sama dengan Unmer.
“Pemkab Sumenep sudah punya ‘rumah besar’ kerja sama dengan Unmer. Kami hanya melanjutkan di ‘rumah besarnya’ itu,” jelas mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep ini.
Sekadar diketahui, tiap peserta uji kepemimpinan itu dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu. Biaya itu langsung dibayarkan kepada pihak ketiga menggunakan anggaran desa atau APBDes.
Baca: Tidak Ikut Uji Kepemimpinan, Bagaimana Nasib 22 Bacakades di Sumenep?
Jumlah peserta uji kepemimpinan kemarin mestinya 253 dari 35 desa. Namun pada saat pelaksanaan, sebanyak 22 Bacakades tidak hadir. (FATHOL ALIF/SOE/DIK)
