PAMEKASAN, koranmadura.com – Sejumlah guru yang tergabung dalam Aliansi Honerer Kategori 2 Indonesia Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendatangi kantor DPRD setempat, Selasa, 8 Oktober 2019.
Mereka meminta wakil rakyat memperjuangkan nasib K2 agar diutamakan saat ada rekrutmen PPPK.
“Kalau ada pengambilan PPPK, kami meminta kepada DPRD untuk memperjuangkan ke pemerintah daerah agar memproritaskan K2 jika ada rekrutmen PPPK,” kata Wakil Ketua I Aliansi Honerer Kategori 2 Indonesia Kabupaten Pamekasan, Miftahol Arifin.
Selain itu, mereka juga meminta wakil rakyat mengawal kesejahteraan K2. Karena sampai saat ini, gaji K2 belum sebanding dengan pengabdian.
“Kasihan teman-teman lah, kami menerima gaji sebesar Rp 1.000.000 tiap bulan, itu jauh dari UMK Rp 1.700.000,” akunya.
Selain dua tuntutan di atas, mereka juga meminta DPRD untuk merevisi SK Bupati Pamekasan terkait K2. “Revisi SK Bupati sampai sekarang masih belum kelar,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan, Ismail menegaskan bahwa aspirasi K2 masuk skala prioritas yang akan diperjuangkan dalam lima tahun ke depan. Namun hal tersebut masih menunggu terbentuknya AKD.
“Artinya itu menjadi prioritas komitmen kami untuk diperjuangkan lima tahun mendatang,” tegasnya. (Sudur/SOE/DIK)
